NUSA DUA, BERITADEWATA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus melakukan peningkatan pemahaman dan evaluasi kinerja BPR/BPRS se-Bali Nusra. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat (BPR), POJK No.7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah, POJK No.9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, POJK 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta Evaluasi Kinerja BPR/BPR Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Semester I Tahun 2024.
Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu mengatakan, evaluasi kinerja BPR misalnya, dulu dilakukan 1 tahun sekali. “Kali ini kami menyelenggarakan 2 kali dalam satu tahun agar kalau ada yang harus dikomunikasikan lebih awal bisa diperbaiki di semester 1 dan acara hari ini merupakan evaluasi kinerja di semester I tahun 2024,” ujarnya, Kamis (8/8/2024).
Puji menjelaskan tujuan dilakasanakan evaluasi kinerja BPR/BPRS untuk memperlihatkan kinerja BPR secara akreditasi dan juga mengkomunikasikan apa-apa yang harus dipenuhi baik dari sisi Direksi, Komisaris maupun kelembagaan.
” Kegiatan ini istimewa karena pesertanya dari BPR/BPRS se-Bali Nusra. Peserta Bali sebanyak 131, 11 dari NTT dan 22 dari NTB,” jelasnya.
Puji menerangkan terkait dengan pemenuhan modal inti sudah diminta sesuai amanat POJK tahun 2015. Memang di Bali ada ada BPR yang belum memenuhi termasuk yang di NTB. OJK melakukan pertemuan yang intensif dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) kemudian mereka diminta mencari stategi investor atau merger.
“Intinya bahwa pada Desember 2024 harus memenuhi Rp 6 miliar. Sebelumnya mungkin dua minggu yang lalu kita sudah kumpulkan semua BPR yang belum memenuhi dengan forum PSP yang kita minta satu persatu bagaimana progresnya dan dari yang kita mapping memang beberapa skema sebagian besar dalam skema optimis, ada yang moderat tetapi ada juga yang memang satu atau dua yang memang terus kita dorong agar segera mendapatkan strategi investor,” ujarnya.
” Pemenuhan modal inti yang hanya kurang Rp 1 miliar atau Rp 2 miliar atau Rp 3 itu jauh lebih strategis dibandingkan mendirikan BPR baru dengan modal yang sedemikian besar seperti yang disampaikan oleh Perbarindo yang menyebutkan mencapai Rp 100 miliar. Karena memang BPR sudah bertransformasi tidak hanya menjadi bank perkreditan juga menjadi Bank perekonomian. Dari total 131 BPR di Bali ada 20 BPR yang belum memenuhi modal inti Rp 6 Milliar,” imbuhnya.
Ia juga menilai jika BPR di Bali sangat bagus. Pertama, karena keperpihakan terhadap UMKM itu sangat tinggi di atas 53 persen sehingga sesuai dengan Mars BPR dan itu terartikulasikan dalam persentase projek UMKM. Kedua struktur ekonomi Bali masih di kuasai Akmamin atau pariwisata. Jadi saat pandemi pariwisata ambruk dan semuanya ikut kolab. Padahal sektor kedua dalam ekonomi Kerti Bali adalah pertanian, perikanan, perkebunan.
“BPR itu sesuai dengan kemampuannya tetap harus sesuai manajemen risikonya. Kalau memang mereka memang mampu harus melihat juga apakah sektor-sektor lain itu juga bisa digarap,” ungkapnya.
Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Komplit menilai Kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/BPR kegiatan yang penting karena bisa melihat bagaimana bisnis BPR itu dalam 2024 ini apakah BPR itu mampu melakukan fungsi intermediasinya sebagai poin penting dalam kegiatan usahanya dan kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan komunikasi saling bertukar pengalaman.
“Harapanya BPR yang sudah bagus lebih meningkat lagi bagi BPR yang belum dapat tumbuh berkembang tetap membantu UMKM membantu masyarakat menembuhkan ekonomi. Pokoknya BPR itu mesti bermanfaat untuk industri komunitas yang ada di Bali,” ungkapnya.
” Saran kami bagi 20 BPR yang belum memenuhi modal Inti Rp. 6 Milliar sebetulnya itu sudah dilakukan komunikasi inten dengan OJK , asosiasi dan sebagainya tinggal nunggu waktu aja karena udah dipetakan ada BPR yang sebetulnya masih ada lagi sedikit sekali yang belum bisa menghuni modal dalam artian waktu-waktu dekat tapi masih dalam proses mudah-mudahan kepada intinya semuanya bisa terpenuhi,” tutup I Ketut Komplit.
