JAKARTA, BERITA DEWATA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) meneken tiga perjanjian kerja sama (PKS) untuk memperkuat integritas sekaligus keamanan sektor jasa keuangan. Penandatanganan berlangsung di Kantor OJK, Wisma Mulia 2, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
PKS antara OJK dan PPATK mencakup penguatan koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM). Penandatanganan dilakukan Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU PPT dan Daerah OJK Bambang Mukti Riyadi dan Plt Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama PPATK Fithriadi Muslim.
PKS ini menjadi tindak lanjut Nota Kesepahaman OJK–PPATK yang ditetapkan pada 15 Mei 2024.
Sementara itu, PKS antara OJK dan BSSN dilakukan dalam dua ruang lingkup. Pertama, penguatan keamanan siber dan sandi pada inovasi teknologi sektor keuangan dan aset digital termasuk aset kripto. Dokumen ini ditandatangani Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Luthfy Zain Fuady bersama Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Bondan Widiawan.
PKS kedua menyangkut sinergi peningkatan kapasitas keamanan siber di sektor inovasi teknologi keuangan dan aset digital. Dokumen ditandatangani Luthfy Zain Fuady dan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas. PKS ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman OJK–BSSN yang disepakati pada 28 Februari 2024.
Ketiga PKS tersebut disaksikan langsung Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
Mahendra menegaskan serangan siber menjadi ancaman terbesar bagi stabilitas dan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan.
“Yang paling berisiko bagi kami adalah jika sektor jasa keuangan kehilangan kepercayaan masyarakat. Risiko itu yang paling besar,” ujar Mahendra.
Ia menegaskan OJK siap berperan aktif mencegah kejahatan siber dan memastikan kerja sama lintas lembaga berjalan efektif.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menekankan pentingnya sinergi ekstrem untuk memberantas judi online yang dinilai berdampak serius pada masyarakat.
“Jika intervensi itu tidak dilakukan secara ekstrem, estimasinya akan sama seperti tahun lalu. Dengan sinergi kuat Komdigi, BSSN, OJK, kita berharap penurunannya signifikan,” kata Ivan.
Ia menegaskan kolaborasi antarlembaga ini merupakan keharusan agar sistem keuangan nasional terlindungi dari risiko kejahatan digital seperti perjudian daring.
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengapresiasi langkah bersama tiga lembaga tersebut. Menurutnya, keamanan siber hanya bisa dicapai melalui kolaborasi kolektif.
“Tanpa kerja sama dengan kementerian/lembaga, BSSN tidak mampu bekerja sendiri. Setiap entitas punya fungsi dan tanggung jawab menjaga keamanan dari serangan siber,” ucapnya.
Ruang Lingkup PKS
PKS OJK–PPATK
- Pertukaran data dan informasi
- Pemanfaatan data/informasi olahan
- Koordinasi audit
- Penetapan standar korespondensi
PKS OJK–BSSN (Keamanan Siber & Sandi)
- Asistensi digital forensik
- Penanganan insiden siber
- Layanan ITSA
- Deteksi kondisi keamanan siber
- Pertukaran dan pemanfaatan data
- Pembentukan Pusat Kontak Siber
- Registrasi TTIS Penyelenggara IAKD
PKS OJK–BSSN (Peningkatan Kapasitas Siber)
- Penyusunan kebijakan dan standar keamanan siber
- Asistensi perlindungan sistem elektronik IAKD
- Pertukaran data
- Pembentukan TTIS IAKD
- Pengembangan SDM
