OJK Bali Nusra Gelar Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan

OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menggelar Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan

Beritadewata.com, Denpasar – OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menggelar Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan(Financial Executive Gathering) di Sanur Paradise Hotel Denpasar,  dengan tema “Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan Membangun Optimisme untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara – Zulmi mengatakan, kegiatan ini mengundang chief executive/direksi/pimpinan wilayah dan ketua asosiasi industri jasa keuangan(perbankan industri keuangan non-bank.  perusahan yang bergerak dalam industri pasar modal),  pimpinan lembaga legislatif,  unsur pimpinan daerah/SKPD,  pimpinan lembaga pemerintah dan instansi terkait,  tokoh masyarakat,  akademisi dan stakeholders OJK terkait di Provinsi Bali,  dengan jumlah peserta kurang lebih 20 orang.

“OJK berkeinginan agar industri jasa keuangan kedepan dapat lebih berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli dan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga bisa membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran,” ujarnya di Denpasar, Kamis (16/2).

Menurutnya, perkembangan Sektor Jasa Keuangan Provinsi Bali Tahun 2016 menunjukkan kinerja positif, yang diukur dari perkembangan total aset,  tingkat kesehatan bank,  serta berbagai indikator lain.  Aset industri perbankan Bali meningkat sebesar Rp8,87 triliun atau 8,50%  dari Rp104,35 triliun di akhir 2015 meningkat menjadi Rp113,22 triliun di akhir tahun 2016.

Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah kredit perbankan di Bali yang cukup besar, yaitu 9,58%,  dari Rp71,14 uriliun pada akhir 2015,  menjadi Rp77,96 triliun di akhir 2016. Pelaksanaan fungsi intermediasi dana yang menjadi fungsi pokok sektor perbankan berjalan semakin baik.  Ini dicerminkan oleh rasio jumlah kredit dan dana yang dihimpun atau Loan to Deposit Ratio (LDR),  yang meningkat dari 86,21%  menjadi 88,7o%  pada akhir 2016.

Baca Juga :  Bali Safari Memperingati Hari Bumi Dengan Kegiatan yang Edukatif

Pertumbuhan kredit yang relatif pesat ini diiringi pula oleh kualitas pembiayaan yang tetap terjaga dengan proporsi kredit bermasalah atau NPL sebesar 2,42%  diakhir 2016. Secara umum,  kinerja ekonomi dan industri jasa keuangnn di Provinsi Bali menunjukkan perkembangan yang positif.  Rata-rata pertumbuhan ekonomi Bali dalam 5 tahun terakhir mencapai 6,53%  atau lebih tinggi dibanding rata rata pertumbuhan nasional sebesar 5,51%.  Hal tersebut diikuti dengan tingkat inflasi Bali per Desember 2016 sebesar 323%.

Ada pencapaian kinerja OJK dan Industri Jasa Keuangan di Provinsi Bali Tahun 2016 adalah sebagai berikut pertaman, penyaluran KUR di Provinsi Bali dilaksanakan oleh Bank Mandiri,  Bank Rakyat Indonesia.  BNI dan BPD Bali.  Pada tahun 2016 KUR lebih banyak disalurkan untuk sektor perdagangan(67,99%)  dengan sebaran terbesar di Kota Denpasar (25,81%). Serupa dengan Provinsi Bali,  secara nasional pun penyaluran KUR terbesar adalah untuk sektor perdagangan(66,8%),  dengan fokus penyebaran di Pulau Jawa.  OJK akan memperluas lembaga jasa keuangan yang dapat menyalurkan KUR untuk lebih fokus pada sektor – sektor produktif dan daerah – daerah potensial di luar Pulau Jawa.

Baca Juga :  Porsenijar Denpasar 2017 Resmi di Tutup

Berdasarkan informasi dari Kementrian Koordinator Perekonomian,  pada tahun 2017, porsi penyaluran KUR pada sektor produksi yaitu pertanian,  perikanan, dan kelautan serta industri pengolahan ditargetkan sebesar 40%  dari total penyaluran.  Adapun target penyaluran KUR tahun 2017 ditetapkan sebesar Rpl10 Triliun.

Kedua, Provinsi Bali tercatat sebesar 79 bank yang melaporkan aktivitas SimPel dengan lebih dari 356 sekolah sebagai peserta program dan 51.198 jumlah rekening.  Jumlah agen yang mengikuti program Laku Pandai pelayanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Inklusi Keuangan)  per september 2016 adalah sebanyak 1.193 agen. Ketiga, pada tanggal 31 Maret 2016,  Pemerintah Daerah Provinsi Bali menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bali nomor 1073/01-D/HK/2016 tentang Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Percepatan Akses keuangan Daerah(TPAKD)  Provinsi Bali pada tahun 2016. Kegiatan TPAKD Provinsi Bali pada tahun 2016 Usaha Tani Padi (AUTP),  Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan Percepatan Penyaluran KUR. Selama musim tanam tahun 2016 lahan sawah yang tercover AUTP seluas 21.990 hektar dengan jumlah polis besar Rp791.667.068.

Sedangkan untuk program AUTS sebanyak 2.966 ekor dari target tahun 2016 sebanyak 2.500 ekor sapi dengan total premi sebesar Rp411.208.000. Dalam rangka dukungan terwujudnya percepatan akses keuangan bagi masyakart di daerah, OJK memiliki prioritas untuk mendukung pemerintah daerah Provinsi Bali mewujudkan Program pengembangan 100 Desa Wisata.

Program ini merupakan program khas pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan tujuan membangun 100 Desa Wisata di seluruh wilayah Provinsi Bali sampai dengan tahun 2018.  Melalui TPAKD diharapkan pembangunan desa wisata dapat dipercepat, dengan membuka akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat di wilayah Desa Wisata untuk memperoleh pendanaan dari LJK dalam rangka pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung desa wisata.

Baca Juga :  Otban Wilayah IV, Cek Kesiapan Angkutan Lebaran di Bandara Ngurai Rai

BPD Bali sebagai bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat,  diharapkan semakin meningkatkan perannya dalam mendukung perekonomian daerah.  Hal tersebut mengingat,  sebagian besar eksposur kredit BPD saat ini masih didominasi oleh kredit konsumsi.  Untuk itu,  OJK selalu mendorong BPD untuk sungguh-sungguh menjalankan program Transformasi BPD melalui peningkatan kemampuan bisnis dan layanan,  penguatan ketahanan kelembagaan dan peningkatan kontribusi pembangunan daerah yang didukung dengan SDM yang profesional,  infrastruktur IT yang memadai,  serta penerapan GCG,  manajemen risiko,  dan pengendalian internal yang lebih efektif.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan(SNLIK)  2016 yang kami lakukan menunjukkan adanya tren peningkatan literasi dan inklusi keuangan.  Indeks literasi keuangan nasional menungkat dari 21,8%  di tahun 2013 menjadi 29,7%  pada tahun 2016.  Sementara itu.  indeks inklusi keuangan nasional mengalami peningkatan dari 59,7%  menjadi 67,8%.  Sedangkan untuk Provinsi Bali sendiri,  indeks literasi keuangannya lebih tinggi dari data nasional yaitu sebesar 37,45%  dan indeks inklusi keuangannya adalah sebesar 76%.

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here