Metodologi Polling Pilgub harus Mengedukasi Masyarakat Secara Politik

Pengamat politik yang juga Dosen Universitas Udayana Bali Dr.Drs.IGPB Suka Arjawa,MSi

Denpasar – Pengamat politik yang juga Dosen Universitas Udayana Bali Dr.Drs.IGPB Suka Arjawa,MSi. menyesalkan berbagai polling dalam Pilgub Bali yang ditayangkan berbagai media atau pun dilakukan oleh beberapa perusahan media online Bali. Ia menilai beberapa polling yang dilakukan sama sekali tidak mengedukasi masyarakat secara politik.

“Saya tidak mau masuk ke dalam persoalan politik apalagi membela Paslon tertentu. Saya hanya mengingatkan agar masyarakat harus mencermati secara cerdas soal beberapa polling yang dilakukan selama ini di Bali. Karena publikasi dari polling harus lengkap, metodis dan ilmiah,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) itu saat dihubungi wartawan di Denpasar, Senin (30/4/2018).

Menurutnya, polling Pilkada bila itu dipublikasikan ke publik maka harus memperhatikan beberapa hal penting. Minimal dua hal penting harus dijelaskan secara menyeluruh. Pertama, perlu ada penjelasan secara rinci bagaimana metodologi yang digunakan, komposisi responden yang digunakan sesuai dengan jumlah pemilih di setiap kabupaten di Bali dan sebagainya.

Kedua, perlu juga dijelaskan margin eror bila itu menyangkut perolehan angka keterpilihan. Sebab bila margin eror tidak dijelaskan maka sesungguhnya survei tidak memenuhi unsur ilmiah dan cenderung menguntungkan pasangan tertentu. Angka-angka yang dimunculkan selalu di atas dan tidak ada margin eror, sementara dalam survei manapun selalu dimungkinkan ada margin eror.

Survei dalam kontek Pilkada harus mampu mendidik masyarakat secara politik. “Kalau survei yang tidak memenuhi unsur-unsur ilmiah kemudian hasil survei itu dipublikasikan maka masyarakat bukannya teredukasi secara politik, tetapi malah membuat semakin apatis terhadap politik. Yang rugi malah masyarakat dan malah Paslon atau kandidat yang disurve,” ujarnya.

Saat ini masyarakat sudah paham dengan politik. Survei dari lembaga yang tidak resmi malah akan merugikan kandidat itu sendiri, karena hanya ingin menaikkan pencitraan dan terindikasi menggiring opini secara tidak bermartabat. RL/BD

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here