Menteri PUPR Buka Konferensi Konstruksi ASEAN


NUSA DUA, BeritaDewata – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohamad Basoeki Hadimuljono membuka secara resmi konferensi ASEAN Constructors Federation (ACF) di Nusa Dua Bali, Jumat (13/9), dengan tema “Strategi Menghadapi Persaingan Global dan Meningkatkan Pendapatan dan Keberlanjutan Industri Konstruksi”.

Turut hadir Ketua ASEAN Constructors Federation (ACF), Joseph Pangalila, Presiden International Federation of Asian and Western Pacific Contractors, Mohammad Ali Janah, dan Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia, Budi Harto. Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Kepala Balai Wilayah Sungai Penida dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

Menurut Menteri PUPR, Indonesia saat ini tengah menjadi pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara dan menduduki peringkat empat di Asia. Antara 2015 – 2019, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menghasilkan berbagai capaian yang signifikan dalam sektor infrastruktur.

Indonesia berhasil mengoperasikan Moda Raya Terpadu atau MRT di area Jakarta, menyelenggarakan Asian Games XVIII yang didukung dengan sarana dan prasarana bertaraf internasional, seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) serta Lintas Raya Terpadu atau LRT di Jakarta dan Palembang.

Kini, Indonesia juga telah memiliki the first green airport yang terletak di Jawa Timur, Bandara Internasional Banyuwangi dengan mengoptimalkan konsumsi energi serta menerapkan Low Cost Carrier Terminal (LCCT).

Industri konstriksi Indonesia dianggap telah memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi oleh para pelaku industri konstruksi Indonesia menjadi keniscayaan untuk bisa bersaing dalam kompetisi global.

“Hal ini penting karena Indonesia saat ini menjadi pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara dan peringkat empat di Asia. Sektor konstruksi juga turut memberikan kontribusi hingga 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia,” ujarnya.

Salah satu teknologi yang tengah di dorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah aplikasi Building Information Modelling atau BIM. Kementerian PUPR selaku regulator, turut beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dengan menjadikan penerapan BIM sebagai syarat untuk menjaga kualitas proses konstruksi.

Diharapkan dunia konstruksi juga terpacu untuk mulai meningkatkan kemampuan dan praktek penggunaan BIM sebagai kewajiban di seluruh proyek.

“Penggunaan BIM sudah dimulai oleh Puslitbang Permukiman dalam perencanaan bangunan dan berkembang saat ini digunakan dalam perencanaan pembangunan Stadion Manahan Solo. Kedepan kita kembangkan dalam membangun bendungan,” katanya.

Manfaat dari penggunaan teknologi ini antara lain, meningkatkan efisiensi dan akurasi, proses desain dan konstruksi yang lebih ramping dan transparan, akurasi dalam setiap perhitungan, menghindari kesalahan mulai perencanaan hingga pelaksanaaan, waktu pelaksanaan yang lebih cepat dalam suatu proyek konstruksi.

Hal tersebut, memang tidak terlepas dari kemampuan BIM yang dapat mensimulasikan seluruh informasi proyek bangunan atau konstruksi ke dalam bentuk model 3D sampai 7D, yaitu dengan menerapkan building data, project schedule, cost planning, energy analysis dan operation serta maintenance.

Perkembangan teknologi digital juga dimanfaatkan para kontraktor untuk mengaplikasikan metode lean construction pada proyeknya. Metode ini difokuskan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah atau dianggap sebagai pemborosan maupun kerugian.

Tujuan lain dari penerapan lean construction adalah untuk memberi efek positif pada ketepatan waktu penyelesaian, kualitas dan biaya operasional yang dikeluarkan. Lean construction mengadopsi budaya kerja Toyota dan teknik Toyota dalam proses produksi yang meminimalisir pemborosan namun produk yang dihasilkan tetap memenuhi kualitas yang diinginkan.

Sementara Ketua AKI Budi Harto optimis pasar konstruksi Indonesia bisa tumbuh ditengah perlambatan ekonomi global. Salah satunya adalah rencana Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yang membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun dari APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha serta investasi.

“Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang baru bagi semua kontraktor untuk ambil bagian dalam pembangunan Ibu Kota Negara tersebut, yang memerlukan penambahan infrastruktur secara masif,” kata Budi Harto.

Konferensi Internasional AKI diselenggarakan sebagai forum para pelaku industri konstruksi berbagi pengetahuan, pengalaman dan penggunaan teknologi baru di sektor konstruksi.

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here