Denpasar – Lebih dari 100 wartawan, para editor, para Pemimpin Redaksi media di Bali, para nitizen dan penggiat media sosial berkumpu di Ina Grand Bali Beach Sanur dalam Editor’s Forum “Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas” Rabu (29/8).
Acara tersebut mengundang para narasumber berkompeten seperti mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harimurti, Agus Sudibyo, dan Ahmed Kurnia dari Kominfo. Acara dipandu oleh moderator kondang Emanuel Dewata Oja, Sekjen PWI Bali dan Pemred Harian Fajar Bali.
Menurut Bagir Manan, apa yang diharapkan dari media dalam tahun politik, terutama Pilpres 2019 harus menjadi perhatian bersama semua pelaku media dan jurnalis. “Bagaimana dengan media yang bermartabat untuk pemilu yang berkualitas. Saya memberikan 4 point penting untuk diperhatikan agar media itu tetap bermartabat menuju Pemilu yang berkualitas,” ujarnya.
Pertama, Pers tetap berprinsip jurnalisme demkokratis. Kedua, Pers tetap menjaga independensinya. Ketiga, pers tetap menjaga dirinya sebagai institusi publik. Keempat, pers harus menjamin Pemilu itu berjalan bebas, karena itu adalah hidup matinya pers itu sendiri.
Bagir menyentil keberadaan Media Sosial yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi saat ini. “Bagaimana dengan medsos. Medsos kontennya tidak terbatas. Ini sejalan dengan melemahnya konten media mainstream. Artinya, ketika media konvensional atau media mainstream tidak lagi dipercaya publik, maka mereka akan lari ke media sosial,” ujarnya. Itulah sebabnya, media konvensional harus berprinsip, bermartabat, independen dan jujur.
“Kita tidak mungkin membunuh media sosial karena konsekuensi dari kebebeasan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat konten media sosial tidak terbatas mulai dari orang yang ekstrim hingga orang frustrasi. Hal ini diakibatkan melemahnya profesionalisme media mainstream sehingga publik tidak puas mendapat di media jurnalis dan mencarinya di media sosial” papar Bagir Manan.
Bagir lalu menjelaskan, bagaimana dengan Pemilu yang berkualitas. Menurutnya, Pemilu itu harus berkuaitas dalam proses, hasilnya, dan dalam perjalanannya selanjutnya. Untuk kualitas proses, perlu ada jaminan kejujuran, kebebasan.
“Apa yang dilakukan Pers. Pers harus menjalankan fungsinya yakni menyampaikan informasi yang benar, dan jujur. Namun yang paling penting untuk konteks Indonesia, informasi saja tidak cukup tetapi harus berfungsi sebagai pencerah, sehingga publik datang ke TPS itu berpartisipasi secara berkualitas, bukan dimobilisasi. Proses itu harus berkualitas. Disinilah martabatnya,” ujarnya.
Untuk kualitas hasil, pertama, bisa mennghasilkan orang yang mempunyai gagasan yang jelas, yang dijual kepada rakyat, untuk mengantarnya rakyat mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar punya gagasan yang jelas, maka dia harus punya platform. Saat ini, Indonesia sudah merdeka 73 tahun.
Adagium Learning by doing harus sudah ditinggalkan. Rakyat harus diantar untuk memilih orang yang cerdas, berintegritas, berkomitmen untuk membangun rakyat. Kedua, orang yang punya integritas. Jangan sampai setiap minggu ada OTT. Ketiga, berharap bahwa yang dipilih, secara intelektual sudah lebih baik.
“Indonesia sudah merdeka 73 tahun, saatnya kita piih yang intelek. Yaitu orang yang selalu berpikir untuk kemajuan negeri ini. Bukan hanya gelar, tetapi tanggungjawab. Mereka selalu berpikir dan bekerja untuk kebaikan publik. Pers harus mulai menggiring hal ini,” ujarnya.
Kualitas setelah pemilu itu mencakup apa pun yang terjadi NKRI harga mati. Betapa banyak kritik terhadap Jokowi sampai detik ini. Tetapi karena ini dipilih secara demokratis maka biarkanlah ini terjadi. Pers harus menggiring ini ke arah yang lebih baik, bukan berada di jalur pengkritik destruktif. Tetapi Pers wajib tetap mengingatkan penguasa.
“Berilah kesempatan kepada orang yang sedang membangun. Jokowi misalnya dipilih oleh mayoritas masyarakat, tidak bisa diturunkan oleh orang, kelompok atau golongan tertentu,” ujarnya.
Selain memberitakan sesuai fakta dan netral, Pers juga memiliki kewajiban untuk memulihkan berbagai hal seperti keretakan dan ketidakharmonisan yang terjadi saat pemilu. Karena itu pers harus menyadari porsinya sebagai institusi public.
“Orang jadi wartawan bukan karena ada kerjaan enak tapi karena panggilan idealisme. Masih sanggupkah kita menjaga mewarisi prinsip dari pers? Masih sanggupkah kita menjaga identitas kita yang khas sebagai sosial institusi yang hanya bekerja untuk kepentingan public? Masih sanggupkah kita menjaga kepercayaan public? Hal ini yang harus kita renungkan sebagai insan pers,” pungkasnya.
Pada sesi yang sama, Anggota Dewan Pers periode 2010-2013, Agus Sudibyo mengatakan, Media harus menjadi rujukan masyarakat untuk mendapat informasi pemilu. “Tingkat kepercayaan media massa dan media sosial saat ini sama, karena keduanya masih sama diakses masyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada media massa dan media sosial berdasarkan hasil survey sebesar 71 persen” papar Agus yang juga saat ini sebagai Kaukus Media Pemilu PWI.
Untuk itu informasi harus lebih terpercaya yang tidak didapatkan publik di media sosial. Persaingan media massa jurnalistik dan media sosial sudah multipolar, karena itu salah satu cara bertahan untuk dibutuhkan masyakarat yakni memberikan jurnalisme yang bermartabat. Sementara itu, Bambang Harimurti, Mantan Ketua Dewan Pers 2010-2013 memaparkan materi pendekatan etika media dalam pemilu.
“Generasi milenial saat ini cendrung tidak menjaga etika ruang publik yang bisa berdampak bagi orang lain. Karena itu media pers harus memiliki porsi dan peran yang berbeda dengan media sosial yang cendrung menganggap dirinya juga wartawan,” ujar Bambang.
Tenaga Ahli Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Ahmed Kurnia meminta para jurnalis agar berperan aktif mejaga informasi hoax yang beredar di masyarakat dengan mempublikasikan berita sesuai fakta. Saat ini telah ada media mainstream di Indonesia sepeti Tempo, Liputan6, Kompas dan Tirto.id tengah membuat media verifikasi Hoax, sehingga diharapkan media mainstream perlu mengikutinya.
“Sikap Pemerintah dalam menyikapi Pemberitaan Media selama ini tentunya terus memantau pemberitaan yang berkembang. Namun masih saja beredar informasi hoax sehingga semua pihak bisa melaporkan segala bentuk informasi yang dinilai dapat mengancam keutuhan Negara melalui email aduankonten@kominfo.go.id, untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.
