Marathon, Pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 di Klungkung

KLUNGKUNG , BERITADEWATA – DPRD Klungkung bersama dengan eksekutif secara maraton membahas Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggran 2023, Senin (18/9/2023). Sebelum disahkan, ada beberapa hal yang disoroti oleh fraksi-fraksi di DPRD Klungkung. Misalnya saja isu pemotongan Jaspel (jasa pelayanan) di RSUD Klungkung.

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru dan dihadiri langsung Bupati I Nyoman Suwirta. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan anggota dewan dalam pendangan fraksinya.

Seperti pandangan Fraksi PDIP DPRD Klungkung yang dibacakan I Made Satria. Menurutnya, PDIP justru meminta Bupati, I Nyoman Suwirta konsisten dengan pernyataannya soal tidak ada pemotongan jaspel di RSUD Klungkung. Karena besaran jaspel bagi tenaga kesehatan rumah sakit dan puskesmas bersifat variable hanya tergantung besaran pendapatan BLUD Faskes.

Selain itu, uang jaspel merupakan alat motivasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan mereka untuk mewujudkan pelayanan prima dibidang kesehatan. Diparuh lain adanya keresahan dikalangan tenaga kesehatan atas isu adanya pemotongan uang jasa pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Daerah. Padahal besaran jaspel ditentukan berdasarkan P
pendapatan BLUD.

“Tentang hal ini, Bupati Klungkung selaku penanggung jawab pengelola Keuangan Daerah memastikan tidak ada pemotongan jaspel. Jadi sehubungan dengan itu Fraksi PDI Perjuangan DPRD Klungkung berharap saudara Bupati Klungkung agar konsisten atas pernyataannya,” ujar Made Satria.

Hal serupa juga menjadi sorotan Fraksi Nasdem melalui pandangan fraksi yang dibacakan I Wayan Mudayana. Pihalnya mempertanyakan dibalik keterlambatan penyampaian Perubahan KUA & PPAS Tahun 2023 yang disertai ketidakcapaian target penerimaan pembiayaan khususnya SiLPA Tahun lalu.

Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang mencari-cari atau mencoba-coba mencari agar bisa melakukan pergeseran anggaran, penambahan rencana pendapatan daerah dan pengurangan bahkan pemotongan belanja tertentu, sehingga berpotensi timbulnya keresahan ASN tertentu di Kabupaten Klungkung.

Selain itu beredar isu juga akan dilakukan pemotongan uang Jasa Pelayanan Kesehatan atau Jaspel pada BLUD Rumah Sakit Daerah Klungkung. Padahal untuk penetapan besaran jaspel ditentukan berdasarkan pendapatan BLUD. Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta selaku Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah juga memastikan tidak ada pemotongan jaspel, sesuai pernyataan dalam berita online.

“Namun dalam kajian kami di Fraksi Nasdem terbetik pemikiran, bahwa seandainya tidak ada kebijakan Bupati Klungkung berbaik hati untuk tidak akan memotong uang Jaspel, apakah memang ada peraturan perundang-undangan bahwa jaspelkes dapat dipotong ? atau ada indikasi menebar isu dan kemudian meredam untuk mencari simpati atau menguntungkan pihak tertentu,” tanya Mudiana.

Pandamgan fraksi Hanura yang dibacakan I Nyoman Sukirta, lebih menyoriti mahalnya harga komuditas beras saat ini. Fraksi Partai Hanura minta agar pelaksanaan perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan daerah di mantapkan bila perlu bersinergi dengan inovasi Bima Juara agar kondisi ini teratasi dan masyarakat berpengasilan rendah tertolong.

“Pertanyaannya apakah operasional perda dimaksud sudah tersedia anggaran,” tanya Sukirta.

Pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan I Kadek Widya Sumartika, menyoroti masalah pariwisata di Nusa Penida, yang menjadi andalan sumber PAD Kabupaten Klungkung. Menurutnya kawasan pariwisata yang ada di Nusa Penida sekarang sudah bisa dibilang bekembang pesat, jumlah wisatawan baik domestik maupun manca negara setiap harinya yang datang ke Nusa Penida semakin meningkat.

“Pada kesempatan ini kami Fraksi Partai Golkar meminta pada Bupati untuk memerintahkan instansi yang terkait dengan ke pariwisataan agar lebih memperhatikan sarana prasana yang ada di jalur yang dilintasi maupun di seputaran obyek wisata yang dikunjungi. Sehingga pemerintah Daerah dalam hal ini betul – betul memberi keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Nusa Penida dan juga terhadap pelaku pariwisata yang lainnya,” ungkap dia.

Demikian halnya pandangan Fraksi Persatuan Demokrat, yang dibacakan I Made Jana, menyatakan kegiatan kepariwisataan dimasa yang akan datang mungkin menjadi primadona pendapatan. Namun saat ini terutama di wilayah kepulauan Nusa Penida, masih ditemukan adanya korban-korban para pengunjung yang berjatuhan di lokasi obyek wisata seperti di Pantai Kelingking Nusa Penida.

” Sudah sejauhmana Pemerintah Daerah telah melakukan upaya antisipasi kecelakaan tersebut. Bagaimana bentuk/wujud pengamanannya, Standar pengamannya seperti apa, siapa petugas dan dari mana petugas direkrut untuk melakukan pemantauan sekaligus pengamanan pengunjung dilokasi tersebut,” ungkap Made Jana.

Semebtara Pandangan Fraksi Gerindra yang dibacakan I Wayan Suarta, mengingatkan pemerintah terhadap penggunaan anggaran BKK Badung. Agar penggunaannua dalam belanja daerah mencukupi waktu pelaksanaan kegiatan.

“Mengingat tersedia waktu hanya bulan Oktober sampai dengan Desember 2023,” jelas Suarta.

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here