Denpasar – Polemik visi misi dari pasangan calon (Paslon) nomor urut 2 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta) tentang bantuan kepada desa pakraman sebesar Rp 500 juta pertahun terus menghangat di Bali.
Isu ini menjadi sensitif karena beberapa lawan politik di Bali jika bantuan ini rawan pelanggaran dan bernuansa money politic atau politik uang. Hal ini disebabkan, bantuan Rp 500 juta ke desa pakraman tidak tercantum dalam muatan visi dan misi Mantra-Kerta sebagaimana yang diserahkan kepada KPUD Bali sebelumnya.
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Cokorde Pemayun secara tegas mengatakan, bantuan kepada desa pakraman sebesar Rp 500 juta pertahun sama sekali tidak masuk politik uang, karena bantuan itu masih sangat realistis.
“Saya ini berpengalaman. Saya mantan Sekda Bali. Saya Ketua Tim Anggaran Pembangunan Daerah. Kalau hanya soal bantuan kepada desa pakraman sebesar Rp 500 juta pertahun, itu masih realistis dan tidak melanggar aturan. Kalau pun dirunut dari persoalan postur APBD, juga masih normal dan tidak melanggar juga,” ujarnya di Denpasar, Selasa (5/6).
Ia menyesalkan polemik yang terjadi selama ini, termasuk oleh beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh atau pemimpin yang mengayomi masyarakat Bali. “Bantuan kepada desa pakraman koq diributkan oleh semua orang, oleh tokoh Bali. Ributnya hanya soal dari mana mendapatkaan uang, bagaimana caranya. Ini pemahaman yang sangat dangkal,” ujarnya.
Dari hitung-hitungan anggaran masih sangat normatif dan bisa terpenuhi. “Bali dengan konsep sustainable development-nya, atau pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan itu roh-nya ada di desa pakraman. Mantra-Kerta dengan visi misi dan program untuk memperkuat desa pakraman harus didukung karena memperkuat desa pakraman itu roh-nya Bali. Program tersebut maua tidak mau, suka dan tidak suka memang harus didukung dengan anggaran yang tepat. Kalau dikatakan sebagai money politic, yang mana karena seluruh proses dan mekanismenya sangat jelas, sesuai aturan yang ada,” ujarnya.
Ia menyebutkan, salah satu PAD yang paling signifikan Bali adalah pajak kendaraan bermotor dan BPKB. Dalam tiga tahun terakhir, pajak kendaraan bermotor terus naik secara signifikan antara 10 sampai 18 persen.
Dan trend ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pembelian kendaraan bermotor terus meningkat di Bali. Itu baru dari salah satu sumber. Belum lagi banyak pendapat dari pos lainnya.
Saat kepemimpinan Made Mangku Pastika, jumlah bantuan ke desa pakraman terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan PAD Bali. Awalnya, bantuan itu hanya Rp 50 juta pertahun, kemudian naik menjadi Rp 120 juta pertahun.
Dan di tahun 2018 ini, jumlah itu meningkat lagi menjadi Rp 225 juta pertahun per-desa pakraman. “Kalau bantuannya dalam visi misi Mantra-Kerta Rp 500 juta pertahun maka tinggal menambah Rp 275 juta atau naik 120 persen. Ini angka uang sangat wajar dan normal. Apalagi peruntukkan adalah desa pakraman. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali,” ujarnya.
Ia mengaku, selama bantuan hibah dan Bansos biasanya difasilitasi oleg gubernur, wakil gubernur, dan anggota DPRD Bali. Sekalipun bantuan itu mengalir hampir ke semua desa pakraman di Bali, namun jumlah bantuan setiap desa adat tidak sama setiap tahunnya.
Sebelum bantuan hibah dan Bansos dicairkan maka maka akan ada tim verifikasi secara ketat turun ke lapangan. Namun sebelum turun ke lapangan ada verifikasi administrasi lalu tim akan turun ke lapangan apakah betul ada pembangunan atau tidak.
Bila di lokasi yang sama ditemukan dua proposal yang berbeda maka proposal itu akan dicoret. Itulah sebabnya, setiap desa pakraman sekalipun kebagian dana hibah dan Bansos, tetapi jumlahnya tidak sama.
“Bila visi misi Mantra-Kerta akhirnya terwujud, maka seluruh desa adat di Bali akan mendapatkan hak yang sama,” ujarnya.
