Beritadewata.com, Denpasar – Pembukaan International Conference On Sustainable Mangrove Ecosystem digelar di Hotel Inna Bali Beach, Selasa (18/4/2017). Lebih dari 300 ratus peserta dari berbagai negara di dunia mengikuti konferensi tersebut. Beberapa isu yang diangkat antara lain isu kerusakan mangrov, pencemaran lingkungan pesisir, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Konferensi dibuka langsung oleh Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DR Hilman Nugroho.
Menurut Hilman, hutan bakau merupakan ekosistem esensial di dunia baik untuk perikanan serta konservasi ekosistem, terlebih hutan bakau dapat menyerap karbondioksida 5 kalilipat dari pada hutan daratan. Dengan luasan ekosistem hutan bakau di Indonesia sekitar 3,5 juta hektar yang tersebar di 257 kabupaten kota di Indonesia sekitar 5-6 persen setiap tahunnya hutan rusak atau hilang, baik yang disebabkan oleh konversi lahan hutan bakau, ilegal logging maupun pencemaran perluasan tambak. Mengingat tingginya dampak yang ditimbulkan maka keberadaan hutan bakau harus dikelola dengan baik dan berkelanjutan dengan melakukan rehabilitasi dan restorasi hutan bakau. “Berbagai program telah dilakukan Pemerintah dalam upaya mewujudkan pengelolaan kelestarian hutan bakau serta melibatkan CSR dan BUMN untuk rehabilitasi hutan bakau tersebut,” ujarnya.
Kedepannya berbagai langkah akan dilakukan dalam upaya pelestarian tersebut diantaranya dengan menetapkan kebijakan dan rangka regulasi dalam pengelolaan hutan bakau yang disesuaikan dengan kebijakan lokal masing-masing tempat, promosi manfaat hutan bakau yang dapat meningkatkan ekonomi, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan, batasan yang jelas terhadap penebangan kayu di kawasan hutan bakau, peningkatkan produktivitas hutan bakau dengan pengembangan teknologi serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Seminar Internasional yang dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai negara ini akan berlangsung dari tanggal 18- 21 April 2017 dan diisi dengan berbagai sesi diskusi serta presentasi dari para pemerhati lingkungan, pemegang kebijakan, akademisi serta para peneliti dari berbagai negara di dunia.
Program Manajer Pesisir Pulau Pulau Kecil Yayasan Kehati Basuki Rahmad mengatakan, hingga saat ini hutan mangrov masih menjadi anak tiri dalam pengelolahan rencana tata ruang dan wilayah. “Artinya, hutan mangrov gampang dibongkar, dirusak, demi pembangunan yang lebih besar. Lahan mangrov tidak menjadi prioritas dalam rencana tata ruang dan wilayah di Indonesia. Lahan mangrov mudah dikorbankan,” ujarnya. Persoalan yang terjadi selama ini, lahan mangrov itu berada dalam kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan dan kawasan pesisir lainnya. Ketidakjelasan rencana tata ruang dan wilayah ini membuat mangrov di Indonesia semakin tahun semakin tergerus dan tercemar.
Sampai saat ini total luas lahan mangrov di Indonesia sebanyak 3,7 juta hektar lebih. Dari jumlah tersebut kondisi mangrov yang sudah rusak sebanyak 1,085 juta hektar yang terdiri dari 325.513,402 hektar berada di kawasan hutan dan 759.531,270 hektar berada di luar kawasan hutan. Sementara kondisi mangrov yang masih baik dan berkualitas tinggal 2,656 juta hektar lebih yang terdiri dari 1,886 juta hektar berada dalam kawasan hutan dan 770.381 hektar berada di luar kawasan hutan. “Kondisi ini akan terus merosot karena pembangunan di seluruh kawasan pesisir di Indonesia terus dikebut, dan mangrov terus dibongkar dan dirusak. Belum lagi mangrov yang rusak akibat pencemaran dan kerusakan ekosisitem lainnya,” ujarnya. Luas mangrov terbesar berada di Kalimantan dengan total 1.448 juta hektar lebih.
