Lidartawan Berharap Model Kampanye Lewat Baliho Bisa Ditiadakan

DENPASAR, Berita Dewata – Ketua KPU Bali Dewa Agung Lidartawan mengungkapkan saat ini model kampanye rapat umum kemungkinan akan ditiadakan, kampanye dengan kondisi terbatas dalam artian jumlah terbatas dalam ruangan ini yang akan dilakukan.

“Ini merupakan upaya KPU di masa pandemi Covid-19,” kata Dewa Agung Lidartawan ditemui usai acara sosialisasi pilkada yang diselenggarakan KPU Denpasar di Sanur, Kamis 29 Juli 2020.

Menurutnya, selain itu model kampanye tidak menggunakan alat peraga dalam bentuk baliho lagi, hal ini dipilih dalam rangka mengamankan Pergub Bali tentang pengurangan sampah plastik dan juga memberikan isi dari pada konten dari pada kampanye itu sendiri.

“Kalau kampanye itu kan mendekatkan para calon atau kandidat kepada pemilihnya, kalau hanya dengan baliho justru itu tidak mendekatkan. Ada cara lain model kampanye yang kita tawarkan yakni lewat film pendek, itu lebih interaktif dibanding dengan baliho,” terangnya.

Tapi menurutnya, hal tersebut baru sebatas usulan ke Komisioner RI, bahwa kalau bisa khusus untuk di Bali di buka kran baru untuk model kampanye cara baru seperti lewat film dan lainya.

“Ya kalau tetap harus ada lewat baliho, kalau bisa cukup satu desa satu baliho, ini lagi kami upayakan, semoga berhasil,” tegasnya.

Upaya tersebut menurutnya bukan tanpa dasar, dari hasil komunikasi pihaknya lewat sosialisasi kaum muda, diantaranya mereka sudah tidak menginginkan adanya peraga kampanye lewat baliho.

“Nah kalau sudah tidak diinginkan, ngapain juga para pemimpin kita memaksakan diri harus kampanye lewat baliho,” terangnya.

Peraga kampanye lewat baliho banyak masalah di masyarakat sebagai contoh sekali baliho robek dan di robek itu bisa menjadi masalah, belum lagi masalah penempatannya.

“Kalau di Denpasar ini mau ditempatkan di mana, jadi saya nilai peraga kampanye lewat baliho lebih sedikit manfaatnya, jadi baiknya kita buang saja.” Imbuh Lidartawan.

Ketua KPU Denpasar Wayan Arsa Jaya

Ketua KPU Denpasar Wayan Arsa Jaya mengungkapkan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 9 Desember 2020 sudah mulai, saat ini memasuki masa pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

“Tahapan coklit sampai 15 Agustus 2020 mendatang, masa pandemi Covid-19 ini mengharuskan KPU selaku penyelenggara pilkada melakukan perubahan, dintaranya membatasi jumlah pemilih di TPS.” Tutupnya

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here