DENPASAR, BERITA DEWATA – Dalam upaya memperkuat program penanggulangan HIV/AIDS di Bali, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali menjalin koordinasi dengan Tim Percepatan Pembangunan Bali (TPPB) Bidang Sosialisasi. Pertemuan digelar di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, Jumat (9/5/2025).
“Kami diminta berkoordinasi dengan Tim Percepatan Pembangunan Bali dalam menyamakan persepsi dan memperkuat informasi kepada masyarakat terkait HIV/AIDS,” ujar Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali, AA Ngurah Patria Nugraha, S.Sos, MAP, didampingi Pengelola Program Humas dan Kemediaan KPA Bali, Yuniambara, SIP.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Pengurus Kelompok Jurnalis Peduli AIDS (KJPA) Bali, antara lain Rofiqi Hasan, Julio, dan Widya. Fokus diskusi adalah keakuratan informasi publik mengenai situasi HIV/AIDS di Bali.
Dr Agustinus Dei dari TPPB menekankan pentingnya penyampaian data faktual oleh jurnalis. “Kami ingin memastikan informasi yang disampaikan ke publik benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Dr I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi W.S, SE, MM, mempertanyakan struktur dan peran KJPA dalam program penanggulangan AIDS. “Kami ingin mengetahui sejauh mana kiprah KJPA dalam menyebarkan informasi HIV/AIDS kepada masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Rofiqi Hasan dari KJPA menjelaskan bahwa meskipun KJPA aktif memberikan informasi ke publik, tantangan masih ada terutama soal legalitas formal dan kurangnya pelatihan jurnalis. “KJPA bekerja di bawah naungan KPA Bali, tapi belum memiliki payung hukum yang kuat. Kami berharap dukungan agar KJPA bisa berjalan lebih maksimal,” ujar Rofiqi.
Ia juga meminta adanya pelatihan dan legalitas formal untuk KJPA agar informasi yang disampaikan selalu berdasarkan data dan tidak menyimpang dari fakta.
Menanggapi hal itu, TPPB menyatakan kesediaannya memfasilitasi penguatan KJPA bersama KPA Bali.
Dalam kesempatan itu, AA Ngurah Patria Nugraha juga mengungkapkan data terbaru HIV/AIDS di Bali berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali. “Sejak 1987 hingga 2024, tercatat 31.880 kasus HIV/AIDS, terdiri dari 19.779 kasus HIV dan 12.101 kasus AIDS,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tren temuan kasus mengalami penurunan signifikan: dari 248 kasus (2021–2022), menjadi 170 kasus (2022–2023), dan hanya 12 kasus (2023–2024). “Ini bukan penurunan semata, tapi cerminan makin maksimalnya jangkauan tim penanggulangan, sehingga kasus yang tersembunyi bisa terungkap,” tegasnya.
Ngurah juga menegaskan bahwa tingginya jumlah kasus di Denpasar bukan berarti penyebaran lebih parah, melainkan karena layanan kesehatan di kota tersebut sangat baik sehingga menarik warga luar daerah.
Hal ini dibenarkan Yuniambara. “Banyak warga dari luar Bali seperti Jakarta dan NTT yang ingin tes atau mendapat ARV di Denpasar. Mereka biasanya menghubungi kami lewat website dan kami bantu arahkan ke layanan yang tersedia,” katanya.
