Jakarta – Ketua Harian Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Zulkifli Tanjung, mengaku malu dan sangat menyayangkan adanya perseturuan Pengurus Taekwondo Indonesia Provinsi Bali dengan Pengurus Taekwondo Kota Denpasar dan melibatkan anak-anak Atlet berprestasi dari Bali. “Anak-anak ini tidak bersalah. Jangan libatkan anak-anak,” kata Zulkifli kepada wartawan, usai menerima Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Bali, di Jakarta, Jumat, 4 Agustus 2017.
Menurutnya, dalam Taekwondo ada sumpah Taekwondo. Pertama. Yang namanya Atlet itu wajib menghormati Pelatih, menghormati Pengurus. “Pelatih dan Pengurus Pengurus tuh yang paling atas” katanya. Kedua, olah raga itu menjunjung tinggi Sportifitas. “Junjung tinggi sportifitas dong. Kalau memang ada pengurus atau pelatih salah, katakan salah. Kalau memang pelatih salah katakan salah,” tegasnya.
Zulkifli menegaskan, apapun perseturuannya, jelas ini perseturuan antara pengurus TI Provinsi Bali dengan pengurus Taekwondo Kota Denpasar. Jangan korbankan anak-anak. mereka tidak bersalah. “Ini salah. Orang salah kena sangsi, sudahlah kamu terima itu. Ada ADART sudah mengatur. Ini bagaimana caranya atlet kamu tidak kena, ini anak anak tidak salah jangan dibawa-bawa. Biarlah kami saja, kami yang salah, legowo dong. Jangan kamu manfaatin atlet kamu dong. Iya kan?.” Grutunya di depan wartawan yang datang mengikuti Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Bali.
Di sisi lain, Zulkifli memohon, agar media tidak membersar-besarkan berita seperti ini perseturuan pengurus yang mengorbankan atlet anak-anak berprestasi di Bali. “Minta tolong media jangan membesar-besarkan berita seperti ini, ini persoalan kecil yang malu Taekwondonya. Minta tolong, apalagi kita mau memasuki Sea Games, Asean Games,” imbuhnya.
Saat ditanya apa urusan anak-anak ini sudah selesai? dan apa anak-anak bisa kembali berlatih dan bertanding lagi? Zulkifli berjanji akan segera menyelesaikan persoalan anak-anak atlet Bali korban dari perseturuan pengurus tersebut. “Saya akan segera bereskan ini, pasti akan saya bereskan. Intinya anak-anak tidak boleh dilibatkan, anak-anak tidak boleh dikorbankan.” Pungkasnya.
Diketahui Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Bali yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV I Nyoman Wirya, BA. dalam hal ini menegaskan untuk tetap menjaga hak anak-anak agar dapat berkembang dan berprestasi serta berharap skorsing dicabut.
Wakil Ketua Komisi IV I Nyoman Wirya mengungkapkan kasus skorsing sewenang-wenang terhadap tujuh atlet anak-anak taekwondo kota Denpasar, di mana skorsing yang diberikan kepada atlet anak-anak itu dikhawatirkan dapat berdampak psikologi negatif pada diri mereka.
“Anak-anak tidak bersalah, jadi tidak harus ada skorsing. Permasalahan yang terjadi adalah permasalah internal kepengurusan di Pengurus Taekwondo Provinsi Bali, jadi anak-anak tidak boleh dilibatkan,” tegas Nyoman Wirya didampingi para anggota Komisi IV.
Diketahui, seperti diberitakan di berbagai media. Skorsing tersebut diberikan langsung oleh induk organisasi Taekwondo Bali yaitu Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Provinsi Bali (Pengprov TI Bali). Skorsing tersebut telah diberikan Pengprov sejak bulan Oktober 2016 lalu.
Setelah munculnya foto-foto atlet taekwondo Denpasar yang berangkat ke Malaysia Open 2016 bersama Cornelius Ratu (Sekretaris TI Kota Denpasar) yang sudah duluan diskorsing, seluruh atlet, oficial, dan pelatih yang berangkat ke Malaysia diberikan skorsing dengan alasan melindungi orang yang sedang menerima hukuman. Tindakan skorsing tersebut berlanjut hingga pembekuan Pengkot Denpasar dengan alasan pengurus pengkot banyak melakukan kesalahan.
