DENPASAR, BERITADEWATA – Gubernur Bali, Wayan Koster meninjau perkembangan Pembangunan Pelabuhan Sanur didampingi oleh Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dan didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gede Wayan Samsi Gunarta, Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko, Perbekel Sanur Kaja dan Bendesa Adat Sanur.
Kunjungan yang dilakukan Gubernur Bali ke lokasi pembangunan Pelabuhan Sanur untuk memastikan agar betul-betul terlaksana sesuai rencana, Rabu sore (8/9/2021).
Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko saat dikonfirmasi Kamis pagi (9/9/2021) membenarkan jika Gubernur Bali I Wayan Koster mendatangi lokasi proyek yang sedang dibangun di Sanur Bali.
“Proyek pembangunan Pelabuhan Sanur saat ini sedang memasuki tahap Pekerjaan Breakwater 1 (Sisi Selatan) berupa Pemasangan Geotextile yang progressnya 79 persen, Pemasangan Batu Core dengan progress mencapai 27 persen, serta Pemasangan Secondary Layer yang progressnya baru 6 persen. Sedangkan untuk Pekerjaan Breakwater 2 (Sisi Utara) juga sudah menunjukan progress 72 persen berupa Pemasangan Geotextile, Pemasangan Batu Core 54 persen, dan Pemasangan Secondary Layer yang progressnya baru mencapai 9 persen. Selain Pekerjaan Breakwater 1 dan Breakwater 2, kedepan proyek pembangunan Pelabuhan Sanur akan memasuki tahapan pekerjaan pengerukan, pekerjaan talud, pekerjaan dermaga apung hingga pekerjaan fasilitas darat dengan target penyelesaian di Bulan Mei 2022,” ujar Pimpinan Proyek Hutama Bangun Virama KSO, Heru Wijanarko.
Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Sanur merupakan salah satu dari tiga pelabuhan yang dirancang, yaitu Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan yang dibangun sekaligus secara bersamaan dengan anggaran penuh dari APBN Kementrian Perhubungan RI.
Total anggaran Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan mencapai Rp 560 Miliar.
Dengan rincian Secara rinci, anggaran Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida senilai Rp 87 Milyar; Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan sejumlah Rp 97 Milyar; dan Pelabuhan Sanur di Denpasar anggarannya paling besar, yakni mencapai Rp 376 Milyar.
Koster mengisahkan, saat terpilih menjadi Gubernur Bali, pada 5 September 2018, dirinya langsung mengambil inisiatif berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan RI untuk pembangunan pelabuhan segitiga tersebut.
“Pada saat saya dipanggil oleh Presiden RI, Joko Widodo tanggal 22 April 2018. Di Istana Presiden, saya melaporkan langsung keinginan untuk membangun Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar; Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida; dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan. Presiden berkenan menyetujui dan langsung menginstruksikan kepada Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi untuk memprogramkan sekaligus tiga pelabuhan usulan Gubernur Bali,” urainya.
Untuk Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida mulai dibangun Tahun 2020, akan selesai bulan Oktober tahun 2021. Kemudian Pelabuhan Bias Muncul di Nusa Ceningan dan Pelabuhan Sanur di Denpasar dikerjakan mulai tahun 2021 dan selesai tahun 2022.
Gubernur Koster menegaskan Pelabuhan Sanur akan menjadi pelabuhan yang sangat bagus. Karena desainnya dikontrol langsung bersama Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi yang dipimpin oleh seorang arsitek Bali, Popo Danes.
Ini akan menjadi pelabuhan yang sangat baik untuk penyeberangan warga Bali yang akan ke Nusa Penida, Nusa Ceningan dan ke Nusa Lembongan; atau melaksanakan upacara keagamaan pada saat piodalan di Pura Ratu Gede, Dalem Ped; serta berwisata karena Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan sangat terkenal di dunia sebagai obyek wisata. Bila pembangunan pelabuhan ini sudah selesai, maka akan menjadi ikon baru di Kota Denpasar yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.
Berdasarkan aspirasi dari Walikota Denpasar, Ketua DPRD Kota Denpasar, Perbekel, hingga nelayan, dimana agar kelompok nelayan di sekitar Pelabuhan Sanur meminta untuk disiapkan tempat secara khusus.
Maka merujuk informasi tersebut, maka dibangunlah pelabuhan tersebut. Pembangunan pada prinsipnya tidak boleh mengusur atau mematikan sumber kehidupan masyarakat lokal. Jadi prinsip dasar itu, yang mana pembangunan harus harmonis dengan wilayah disini beserta masyarakat dengan kehidupannya.
“Disini karena sejarahnya nelayan, maka harus Kita jaga agar sejarah nelayan di Sanur ini terjaga dengan baik. Kemudian juga perlu Bale atau tempat berkumpul untuk Kelompok Nelayan, dan hal ini sudah diakomodir dengan meminta para pelaksana untuk memastikan arealnya,”
tegas Gubernur.
