KUTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian meluncurkan pelaksanaan secara nasional tentang Prioritas Penanganan 7 Pelanggaran Lalulintas, Transportasi Sehat Merakyat (TSM), Trafific Accident Research (TARC) dan Public Safety Center (PSC).
Peluncuran tersebut dilakukan di Kuta Bali, Kamis (22/3). Hadir dalam peluncuran tersebut Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Royke Lumowa, unsur dari Kementerian PUPR, KPU, Jasa Raharja, Kementerian Kesehatan, para pakar transportasi, para Dirlantas dari seluruh Polda di Indonesia.
Menurut Kakorlantas, Rapat Kerja Teknis (Rajkernis) kali ini digelar untuk evaluasi dan meningkatkan kinerja Polri di bidang lalulintas dan pelayanan masyarakat umumnya. Hingga saat ini dalam pelayanan lalulintas kepada masyarakat, Korlantas sudah menghasilkan 750 inovasi dan program unggulan, dimana 301 merupakan pelayanan berbasis IT.
Target tahun 2020, menurunkan tingkat kecelakaan hingga 50 persen dan tahun 2030 akan terus diturunkan angka kecelakaan hingga tinggal 20 persen. “Kita ingin risiko kecelakaan di Indonesia terus menurun dan kesadaran masyarakat dalam berlalulintas semakin hari semakin tinggi,” ujarnya.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Royke Lumowa menyampaikan sejumlah poin sebagai program baru yang siap diimplementasikan di tahun 2018 ini. Rakornis yang digelar selama dua hari tersebut akan diisi dengan diskusi panel dan paparan mengenai sejumlah tema yang menjadi sasaran fungsi lalulintas. Seperti seputar Pilkada, Asian Games, hingga Intelejen Media Monitoring Fungsi Lalulintas. Dan hasil pelaksanaan Rakernis akan diserahkan oleh ketua panitia kepada Kakorlantas Polri
Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang membuka langsung Rakornis yang digelar setiap tahun tersebut. Selain membuka acara Rakernis, Kapolri melakukan penyerahan ‘INDONESIAN JOURNAL ROAD SAFETY’ yang merupakan gagasan kolektif dari para pakar kepada Kapolri terkait dengan program tahun Keselamatan Berlalulintas.
Menurut Kapolri, sudah saatnya Polri menjadi institusi yang terpecaya, melakukan modernisasi. Pertama, kinerja harus meningkat, dalam pelayanan publik, Kantibmas dari Sabang sampai Merauke. Kedua, perubahan budaya, koruptif, kekerasan yang berlebihan, arogansi terhadap kekuasaan.
Ketiga, manajemen media yang harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Penentuan opini publik sangat tergantung bagaimana media melaporkan apa yang mereka lihat. Obyektifitas harus dikedepankan.
Misalnya, ada 443.000 anggota Polri yang merupakan lembaga besar yang sangat ekstensif masuk ke lini masyarakat, namun bila ada satu anggota yang melakukan kesalahan, maka seluruh anggota akan terkena dampaknya maka seluruh citra tentang polisi akan rusak.
“Saya berusaha membangun manajemen media. Ada satu orang saja yang negatif maka semuanya menjadi negatif. Sebanyak 60 persen kinerja dibangun oleh media,” ujarnya.
Menurut Tito, di tubuh Polri sendiri ada tiga institusi atau kesatuan yang sering disoroti, sering dikomplain. Ketiga kesatuan itu antara lain Lalu Lintas, Reserse dan SDM. Untuk di institusi Polri, komplain terbanyak di tiga bidang ini. Lalulintas terbanyak. Reserse karena penanganan kasus yang tidak adil.
Lalu disusul SDM karena berhubungan perekrutan yang diduga terjadi bayar-membayar, pembinaan karir yang tidak jelas. Untuk itu ia meminta agar segenap anggota Polri memperbaiki kinerja yang membuat masyarat berpikir positif. Ketiga budaya atau bidang itu harus diperhatikan oleh seluruh jajaran Polri di seluruh Indonesia.
Ada juga beberapa capaian dan perbaikan, seperti penegakan hukum yang humanis. Misalnya, di bidang Lalulintas, angggota Polri masuk ke komunitas, sekolah-sekolah, masuk ke kampung-kampung, pelayanan Sim Keliling, Sim Gendong di Jawa Barat dan sebagainya. Perlu ada analisa dampak lalulintas di berbagai pembangunan infrastruktur seperti reklamasi. Beberapa agenda yang menjadi perhatian yakni Lebaran dan arus mudik, karena akan ada operasi ketupat agung dan agenda Pilkada.
