TABANAN – Presiden Joko Widodo meresmikan Program Padat Karya Tunai (PKT) irigasi di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Jumat (23/2). Dalam peresmian tersebut, Jokowi memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan proyeka yang langsung menyentuh dengan kebutuhan masyarakat tersebut.
Kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan saluran tersier irigasi kecil sepanjang 600 meter. Jumlah pekerja yang terlibat sebanyak 229 orang dari kelompok petani pemakai air setempat bernama Subak Jaka selama 50 hari. Lokasi tersebut menjadi lokasi PKT yang dikunjungi Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya.
Saking jauhnya lokasi proyek dari jalan umum, Presiden Jokowi terpaksa harus menyusuri sawah untuk menuju lokasi pekerjaan yang dilakukan oleh para petani setempat. Presiden menyempatkan diri duduk di tepian sawah untuk berbincang dengan pekaseh, yakni pemimpin yang bertugas mengatur sistem irigasi dan para petani yang tengah mengerjakan saluran irigasi. Lokasi PKT irigasi di Tabanan, Bali ini menjadi lokasi yang ke-9 dikunjungi oleh Presiden sejak Januari 2018.
“Yang paling siap memang Kementerian PUPR untuk melaksanakan Padat Karya Tunai karena organisasi di level bawahnya langsung bergerak cepat. Kementerian lain akan saya dorong terus agar pola PKT ini bisa segera dikerjakan juga di beberapa Kementerian lain,” kata Presiden Jokowi.
Presiden kembali menegaskan Program Padat Karya Tunai bertujuan untuk mendistribusi anggaran langsung ke masyarakat di desa dengan cara yang produktif sehingga tingkat konsumsi, tingkat daya beli masyarakat menjadi naik. Dengan program ini juga melibatkan peran aktif masyarakat untuk membangun berbagai infrastruktur dasar seperti jalan produksi di sawah, perbaikan irigasi, dan bantuan rumah swadaya.
Menteri Basuki mengatakan, pada tahun 2018 ini PKT merupakan program yang setiap kunjungan Presiden akan dicek langsung pelaksanaannya di lapangan. “Untuk kegiatan PKT di Kementerian PUPR pada 2018 telah dianggarkan sebesar Rp 11,3 Triliun,” ujarnya.
PKT irigasi yang ditinjau merupakan bagian dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Irigasi tersebut mengairi areal sawah seluas 44 ha yang merupakan bagian dari areal Daerah Irigasi (DI) Jakat.
Di Kabupaten Tabanan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga melaksanakan Program PKT jalan produksi melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang anggarannya berada di Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Kegiatan berupa pembangunan jalan produksi untuk memudahkan pengangkutan hasil pertanian sepanjang 600 meter dengan nilai Rp 600 juta. Jumlah pekerja per hari yang terlibat sebanyak 15 orang dengan lama pekerjaan selama 3 bulan. Upah yang diberikan kepada para pekerja di Kabupaten Tabanan sebesar Rp 125.000 untuk tukang dan Rp 85.000 untuk asisten tukang.
Menteri Basuki mengatakan, usai berbincang dengan warga dan melihat langsung lokasi PKT di Kabupaten Tabanan, Kementerian PUPR akan menambahkan alokasi untuk perbaikan bendung pada daerah irigasi tersebut. “Tadi saya lihat kesana, mungkin akan ada tambahan untuk perbaikan bendung dan juga tambahan panjang jalan produksi lagi,” katanya.
Sementara Program PKT lainnya di Provinsi Bali adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Sedangkan melalui anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan PKT pemeliharaan jalan yang dilakukan diantaranya berupa pemotongan rumput, pembersihan drainase, serta pengecatan median jalan.
Alokasi anggaran program padat karya Kementerian PUPR di Provinsi Bali terbagi melalui P3TGAI di 7 Kabupaten senilai Rp 36 miliar yang dikerjakan sekitar 15 orang per lokasi selama 60 hari, pemeliharaan jalan sepanjang 629,39 km senilai Rp 5,1 miliar, PISEW di 5 kabupaten/13 kecamatan dengan anggaran Rp 7,8 miliar dan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program rumah swadaya bagi 3.000 unit senilai Rp 45 miliar.
Pada kesempatan tersebut Menteri Basuki didampingi Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Agung Djuhartono, Kepala BBPJN VIII Surabaya I Ketut Darmawahana, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala BWS Bali Penida Ketut Jayada.
