DENPASAR, BERITADEWATA – Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizky Ernadi Wimanda menerangkan Indonesia menjabat Presidensi G20 pada 2022 Pada Riyadh Summit 2020 hal ini sesuai pernyataan Menlu RI, Retno Lestari Priansari Marsudi.
“G20 yang semula Presidensi 2022 direncanakan akan dipegang oleh India, sementara Indonesia akan menjabat pada 2023. Dengan presidensi yang ditetapkanlebih awal, pada 2021 Indonesia telah menjadi anggota Troika dan siap memimpin pada 2022,” ujarnya saat mengelar Capacity Building dengan Media di Denpasar, Rabu (26/01).
Rizky juga menjelaskan tema Presidensi G20 yaitu “Recover Together, Recover Stronger” . Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk bersama mencapai pemulihan ekonomi dan keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Pemilihan tersebut bukan tanpa alasan, dalam keadaan perekonomian dunia yang masih dalam terdampak Covid-19, seluruh negara perlu bergerak bersama mencapai pemulihan dunia. Hal ini antara lain dilakukan melalui koordinasi kebijakan ekonomi dan keuangan. Kerja sama dan koordinasi yang erat diharapkan akan mampu mendukung dunia untuk keluar dari krisis secara bersama-sama,” jelasnya.
Rizky juga memaparkan nilai strategis Presidensi G20 bagi Indonesia. Pertama, Presidensi G20 di tengah pandemi menjadi sarana utk mendapatkan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Kedua, merupakan bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang juga dapat merepresentasikan negara berkembang lainnya.
Ketiga, momentum presidensi hanya terjadi sekali setiap generasi (+ 20 tahun sekali) dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan ekonomi Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia dan global.
Kelima, menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20.
Keenam, Indonesia menjadi fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan (showcasing) berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Ketujuh, pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia kepada dunia internasional,sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia.
“Kesuksesan presidensi merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah dan BI tak dapat bergerak sendiri. Dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan Presidensi G20 Indonesia 2022,”
Diketahui G20 dibentuk pada 1999, diinisiasi oleh kelompok negara-negara maju, G7. Pada periode awal pembentukan, G20 merupakan forum bagi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk mendiskusikan respons kebijakan dan memperkuat perekonomian dunia dalam menghadapi berbagai krisis yang berdampak global (Mexican Peso crisis 1994, Asian Financial Crisis 1997/1998, dan Russian financial crisis 1998).
Pada 2008, di tengah krisis keuangan global, AS menginisiasi pertemuan kepala negara/pemerintahan G20, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), yang semakin memperkuat relevansi G20 sebagai forum ekonomi utama dunia. Sejak 2010, pertemuan level menteri G20 semakin meluas, meliputi antara lain perdagangan, pertanian, ketenagakerjaan, dan luar negeri.
Dengan pertimbangan tersebut, maka saat ini G20 memiliki dua kelompok kerja, yaitu Jalur Keuangan (Finance Track) dan Jalur Sherpa (Sherpa Track). Jalur Keuangan terdiri atas kementerian keuangan dan bank sentral masingmasing negara,sementara Jalur Sherpa terdiri atas kementerian/lembaga lainnya yang relevan.
