DENPASAR – Rencana pembangunan bandara di Bali utara hingga saat ini terus menuai polemik dan kontroversi. Presiden Direktur PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Made Mangku mengatakan, hingga saat ini kendala utama yang masih mengganjal adalah tidak kunjung keluarnya izin penentuan lokasi (Penlok) dari Kementerian Perhubungan.
Padahal Gubernur Bali sudah bersurat ke Presiden Joko Widodo dan surat Gubernur Bali tersebut telah direspon oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
“Presiden melalui Mensesneg sudah merespon surat Gubernur Bali sejak November tahun lalu dengan mengirim surat kepada Menteri Perhubungan untuk segera memproses Penlok dan mengeluarkan izin Penlok. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Kami juga tidak tahu, dimana kendalanya,” ujarnya di Denpasar, Senin (26/2).
Menurutnya, surat dari Mensesneg tersebut ditandatangani oleh Praktikno dengan nomor B-1033-/M.Sesneg/D-1/HK.04.02/11/2017. Surat tersebut sebanyak sifatnya segera tentang Penerusan Permohonan Penetapan Penetapan Lokasi di Bali Utara.
Secara keseluruhan isi dari surat Menseneg ke Menteri Perhubungan menjelaskan soal permohonan Gubernur Bali melalui suratnya nomor 600-/3681/Sekred, tertanggal 16 Oktober 2017 yang mengatakan bahwa lokasi di wilayah laut di Kecamatan Kubutambahan Buleleng itu adalah pilihan terbaik untuk pembangunan bandara Bali utara.
Surat dari Mensesneg itu sudah dikirim ke Kementerian Perhubungan sejak 16 November 2017 namun hingga Februari 2018 belum ada tanggapan sama sekali dari Kemenhub. “Saya tidak tahu apa kendalanya, mengapa sampai hari ini penentuan lokasi itu belum juga keluar. Saya tidak tahu kendalanya dimana. Saat ini kami hanya menunggu Penlok. Kalau itu keluar maka kami segera ground breaking dan proses pembangunan dimulai. Sudah 4 tahun proses PT BIBU dan amat ditunggu-tunggu masyarakat,” ujarnya. Ia tahu betul Jokowi sedang getol-getolnya pembangunan infrastruktur tetapi terhambat di Kemenhub.
Presiden Komisaris PT BIBU Iwan Erwanto menjelaskan, lambannya proses perizinan di Indonesia dipertanyakan oleh para investor yang sudah berkomitmen membangun BIBU. “Para investor sudah berada di ambang putus asa. Mereka ingin pindah ke Malaysia. Di Malaysia prosesnya hanya 4 bulan, sementara di Indonesia prosesnya bisa mencapai 4 tahun dan itu pun belum jadi. Kami hanya bisa meyakinkan mereka bahwa ini akan cepat selesai. Terakhir kami tunjukan surat dari Mensesneg ke Kemenhub dan berharap segera keluar Penloknya,” ujarnya.
Ada 16 investor yang tergabung dalam PT BIBU dengan alokasa awalnya sebanyak Rp 50 triliun. Para investor itu berasal dari Kanada, Amerika, Asia Tengah dan dari Timur Tengah. Para investor itu tergabung dalam konsosrsium Kinessis Capital an Investmen (KCNI).
Ada 5 program dari total pembangunan BIBU yakni Runway Ganda, Terminal, Power Plan, Aerocity dan Marina. Namun untuk awalnya hanya dibangun tiga program yakni Terminal, Power Plan dan Runway dengan total dana sebanyak Rp 27 trilliun. Untuk runway ganda dengan luas lahan awalnya sebanyak 1400 hektar dikurangi menjadi 1060 hektar.
Sementara panjang runway adalah 4100 meter atau 4 kilomeyer lebih. Hal ini dikarenakan pesawat yang akan turun di BIBU adalah pesawat berbadan lebar A380 yang akan melayani jarak tempuh sekali terbang Bali-Los Angelos Amerika.
