BADUNG, BERITA DEWATA – Gubernur Bali Wayan Koster meminta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Udayana (UNUD) yang akan terjun ke 214 desa di Bali untuk mendata keluarga miskin dan jalan rusak yang ditemui di lokasi KKN. Temuan mahasiswa nantinya akan menjadi dasar perumusan program pengentasan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur pada 2026.
Hal tersebut disampaikan Koster saat memberikan pembekalan KKN PPM Periode XXXI, KKN Tematik Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, KKN Tematik Infrastruktur Pekerjaan Umum (PU), dan KKN Program Udayana Mengabdi (PUM) UNUD di Aula Gedung Widya Sabha, UNUD, Jimbaran, Badung, Jumat (13/6/2025).
Koster meminta mahasiswa mendata keluarga yang tergolong miskin dengan tempat tinggal tidak layak huni. Ia menyebut, angka kemiskinan di Bali saat ini tercatat 3,8 persen.
“Jadi, mumpung KKN, bantu saya catat keluarga dengan kategori miskin dan sangat miskin. Tolong foto rumahnya beserta kamar mandi, dan data harus lengkap by name by address,” kata Koster.
Ia menambahkan, pada 2026, Pemprov Bali akan menganggarkan bantuan renovasi rumah melalui program Rumah Layak Huni dengan nilai Rp30–50 juta per rumah. Jika diperlukan, Pemprov juga akan membantu pembangunan rumah baru.
Selain itu, Gubernur asal Desa Sembiran tersebut meminta mahasiswa mendata anak-anak yang berpotensi putus sekolah karena kendala biaya. Pemprov Bali telah meluncurkan program satu keluarga satu sarjana yang diprioritaskan bagi keluarga miskin.
“Jadi tidak boleh lagi ada keluarga di Bali yang anaknya tidak sarjana. Kalau ada, catat dan laporkan,” ujarnya.
Menurut Koster, Pemprov Bali telah menandatangani MoU dengan sejumlah perguruan tinggi di Bali, termasuk UNUD, untuk mendukung biaya hidup mahasiswa berupa uang kos dan makan sebesar Rp1,4 juta per bulan. Program ini akan dimulai pada tahun ajaran baru Agustus 2025 dengan target 3.000 mahasiswa.
Untuk bidang infrastruktur, Koster meminta mahasiswa KKN UNUD memotret jalan rusak di masing-masing desa.
“Kalau ada jalan berlubang, fotokan saja. Kalau perlu viralkan, supaya Bupati dan Gubernur tahu,” tegasnya.
Ia juga meminta mahasiswa mencatat ketersediaan air bersih di desa. Jika ada desa yang kesulitan air, mahasiswa diimbau mengecek sungai terdekat untuk memetakan potensi pengaliran air bersih.
Koster menilai program KKN UNUD dapat membantu Pemprov Bali merancang program yang tepat sasaran bagi masyarakat pada 2026. Laporan hasil KKN diharapkan diterima akhir Agustus 2025 agar dapat dianggarkan pada APBD Induk 2026.
Selain mendata, Koster juga meminta mahasiswa KKN turut mendata potensi pertanian dan pariwisata di desa, serta mensosialisasikan larangan penggunaan plastik sekali pakai dan botol air kemasan di bawah satu liter, serta pengelolaan sampah berbasis sumber.
Sementara itu, Rektor UNUD Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., mengatakan program KKN UNUD merupakan wujud kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“UNUD berkomitmen kuat berkolaborasi dengan Pemprov Bali untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujarnya.
KKN UNUD digelar dua kali setahun, yaitu Januari–Februari dan Juli–Agustus, masing-masing berdurasi 1,5 bulan. Periode kedua akan berlangsung pada 13 Juli–25 Agustus 2025, diikuti 3.362 mahasiswa dari berbagai jurusan yang disebar ke 214 desa di delapan kabupaten di Bali.
Pada kesempatan tersebut, Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu juga memberikan pembekalan kepada mahasiswa terkait literasi dan inklusi keuangan.
