DENPASAR, BERITA DEWATA – Gubernur Bali Wayan Koster resmi melantik 21 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam sebuah upacara di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (9/5). Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya integritas, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari para pejabat yang baru dilantik.
“Seperti halnya seorang pelajar yang ingin meraih nilai terbaik harus belajar keras, para pejabat juga harus bekerja ekstra keras demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Gubernur Koster yang berasal dari Desa Sembiran ini.
Pelantikan turut dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, dan para pejabat Pemprov Bali lainnya. Dalam arahannya, Gubernur Koster mengingatkan agar tidak ada ego sektoral di antara para pejabat. Ia menegaskan bahwa semua pejabat harus bekerja dalam satu komando di bawah Sekda Bali.
“Tidak ada lagi Dinas A atau B. Anda semua adalah bagian dari satu gerbong besar ASN Pemprov Bali yang harus bersinergi dan saling mendukung,” tegasnya.
Koster juga menjelaskan bahwa pengisian jabatan kali ini telah menerapkan sistem merit, yaitu sistem manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil dan transparan. Menurutnya, sistem ini telah dijalankan sejak awal kepemimpinannya dan mendapat apresiasi dari Kementerian PAN-RB serta Kemendagri.
“Saya pastikan tidak ada praktik jual beli jabatan. Semua yang dilantik telah melalui seleksi ketat, uji kompetensi, dan proses manajemen talenta. Mereka adalah yang terbaik di bidangnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini mengajak seluruh pejabat untuk bekerja cepat menuntaskan program-program strategis yang termuat dalam visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” menuju Bali Era Baru.
“Tidak ada istilah santai di periode kedua ini. Kita harus gas menuntaskan berbagai program mulai dari infrastruktur, pengelolaan sampah, hingga transisi energi,” tandasnya.
Ia juga menginstruksikan para pejabat untuk memahami secara mendalam visi dan misi pembangunan Bali, termasuk dokumen Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun (2025–2125).
“Gerbong ini akan menentukan fondasi Bali untuk 100 tahun ke depan. Bekerjalah dengan fokus, tulus, dan jangan pernah tergoda korupsi,” tegasnya.
Beberapa program prioritas yang harus segera dijalankan antara lain pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan Sarbagita yang ditargetkan mulai fisik pada 2026 dan rampung 70% sebelum 2029. Selain itu, percepatan pembentukan regulasi seperti Perda Pembatasan Alih Fungsi Lahan Produktif dan Perda Toko Jaringan Modern juga menjadi fokus utama.
