JAKARTA, BERITA DEWATA – Gubernur Bali Wayan Koster melakukan audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof Rachmat Pambudy di Jakarta pada akhir September 2025. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab penuh canda, mengingat keduanya merupakan sahabat lama sejak duduk di DPR RI dan sesama akademisi.
Kini, dua sahabat itu menjadi mitra pusat dan daerah dalam merumuskan percepatan pembangunan Bali mulai tahun 2026.
“Menteri menyampaikan sangat mendukung upaya dan kerja keras kami di Bali, dan beliau akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung anggaran pembangunan mulai tahun 2026,” ujar Koster, Rabu (8/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster memaparkan sejumlah agenda prioritas untuk mempercepat pembangunan Bali.
Pertama, Koster meminta dukungan Bappenas untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis karena keterbatasan anggaran daerah.
Kedua, ia menyoroti kontribusi besar Bali terhadap pariwisata nasional. Berdasarkan data 2024, Bali mencatat 6,3 juta wisatawan asing, atau sekitar 45 persen dari total wisatawan asing Indonesia.
“Kontribusi devisa pariwisata Bali mencapai Rp107 triliun, sekitar 44 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp234 triliun,” jelas Koster.
Ketiga, Koster menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur berkualitas untuk mengatasi kemacetan dan menjaga kenyamanan wisatawan.
Keempat, ia memohon dukungan program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, termasuk pengembangan energi bersih, ketahanan pangan dan air, serta kemandirian ekonomi daerah.
“Semua program ini akan dilaksanakan mulai 2026 sebagai implementasi Haluan Pembangunan Bali 100 tahun ke depan,” tambahnya.
Kelima, Koster menyebut bahwa percepatan pembangunan Bali memerlukan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat.
“Kalau tidak dilakukan percepatan mulai 2026, Bali bisa semakin tertinggal,” tegasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Pambudy menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah Gubernur Koster.
“Bappenas akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait agar kebutuhan anggaran Bali bisa dipenuhi mulai tahun 2026,” ujar Pambudy.
Pertemuan ini menandai langkah konkret sinergi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pariwisata berkelanjutan, serta transformasi ekonomi hijau di Bali.
