DENPASAR, BERITA DEWATA – Gubernur Bali Wayan Koster bersama empat kepala daerah Sarbagita sepakat menganggarkan Rp 56,3 miliar untuk penyelenggaraan transportasi publik Trans Metro Dewata tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani di Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (4/9).
“Penandatanganan kerja sama ini dilakukan supaya dalam menyusun APBD 2026 ada payung hukumnya. Tahun 2025 ini sudah berjalan tapi hanya 9 bulan, dari April hingga Desember. Sedangkan untuk 2026, full alokasinya,” kata Koster.
Dari total anggaran Rp 56,3 miliar, sebesar Rp 16,9 miliar (30 persen) ditanggung Pemprov Bali. Sementara Rp 39,4 miliar (70 persen) dibebankan ke pemerintah kabupaten/kota sesuai proporsi jalur layanan.
Rinciannya, Kabupaten Badung Rp 16,6 miliar, Kota Denpasar Rp 15,8 miliar, Gianyar Rp 5,3 miliar, dan Tabanan Rp 1,6 miliar. “Pembagian persentase kabupaten/kota disesuaikan dengan panjang lintasan dan proporsional layanan Trans Metro Dewata,” ujar Koster.
Meski sudah ada pagu anggaran, Koster menekankan realisasinya masih menunggu evaluasi. Hal ini karena tingkat keterisian bus Trans Metro Dewata masih rendah.
“Kalau kita lihat, maksimum keterisian hanya 37 persen. Padahal menurut kriteria Bank Dunia rata-rata harus 50-60 persen. Jadi masih rendah sekali, dan kita akan evaluasi faktor penyebabnya,” jelasnya.
Meski begitu, Koster menegaskan komitmennya mendukung transportasi publik di Bali secara berkelanjutan. Ia mengakui tantangan terbesar adalah mengubah kebiasaan masyarakat.
“Tidak mudah menyadarkan masyarakat untuk beralih ke transportasi publik, apalagi di Bali jalannya pendek dan sempit. Masyarakat lebih suka pakai sepeda motor,” katanya.
Koster menambahkan, pemerintah harus mampu menyeimbangkan kepentingan publik dengan kebutuhan anggaran. “Pemerintahan harus berjalan baik, efektif, dan efisien,” tutupnya.
