Fenomena Distrust Poltical Dikalangan Pejabat Publik

Sang Alang, melihat fenomena politik jelang 2024

JAKARTA, Berita Dewata – Kepercayaan politik adalah hal penting bagi pemerintah dalam implementasi kebijakan yang membutuhkan partisipasi dari warganya. Di masa pandemik Covid-19 yang belum usai, banyak statement pejabat publik menjadi pertanyaan masyarakat luas yang kadang membuat gaduh suasana politik negeri.

Kepercayaan masyarakat luas sering mempertanyakan berbagai statement yang kadang datang dari mereka si pembuat kebijakan (anggota legislatif), pejabat eksekutif bahkan pemangku lembaga yudikatif sebagai aparatur penegakan hukum.

Ketidakpercayaan politik (political distrust) publik kepada pemerintah dapat berdampak negatif bagi penanganan berbagai masalah yang ada. Fenomena ini lah yang menjadi sorotan seorang musisi bergenre Ballads (balada) yang pernah viral lewat lagu Ganti Presiden 2019.

Sang alang merupakan salah satu musisi Indonesia yang cukup kritis dan menohok dalam penciptaan syair lagunya. Berbagai fenomena politik yang terjadi selalu menjadi bahan tulisan syair dalam lagunya.

Menurut Sang Alang, melihat fenomena politik jelang 2024 ini, penindakan dan pencegahan pada situasi politik yang cukup krusial saat ini harusnya datang dari orang yang menjabat. Apapun jabatannya, karena jabatan itu amanah.Hirarki itupun harus terbangun diseluruh satuan yang ada dari jabatantertinggi hingga aparatur dibawahnya, bukan asal menempati jabatan dan omong kosong (retorika semata).

“Masalah hukum itu sejatinya harus datang dari diri sendiri. Kesadaran diri itu penting bukan hanya retorika belaka,” ujar Sang Alang, musisi yang kini menjadi bagian kader partai Gerindra
sebagai Wasekjen Partai Gerindra Pusat dalam percakapan seluler di Jakarta (21/1/22).

Seluruh aparatur negara dan orang yang berkompeten dalam mengemban amanah negara dalam fungsi membangun citra hukum dan politik baik dari strata pimpinan hingga aparatur dibawah haruslah komit.

Komit dalam diri, dengan menyadari bahwa hukum bisa berjalan baik apabila dari aparatur yang berkompeten termasuk mereka yang duduk di lembaga pemerintahan seperti anggota dewan di DPR, jangan hanya mengumbar retorika, namun di dirinya sendiri tidak mencontohkan perbuatan baik dan melawan hukum.

Ini sebuah interprestasi salah dan harus diperbaiki dalam membangun negeri. Komitmen ini tidak hanya disuarakan yang menjadi pembenaran, namun perlu diimplementasikan, agar bicara, pemikiran dan tindakan bisa sejalan.

Menurut Alang, banyak sekali di negeri ini, aparatur negara baik di lembaga Yudikatif, Eksekutif apalagi di Legislatif, apa yang dibicarakan tidak sejalan dengan tindakan. Itu sebab berbagai masalah tak henti henti mendera bangsa ini.

Baik masalah korupsi, kolusi,nepotisme hingga masalah aturan hukum sepele yang justru dilakukan oleh orang orang yang diberi tugas dan amanah.

“Miris dan menyedihkan memang. Tidak salah bila ada penulis seperti Tere Liye menulis novel Negeri para bedebah. Negeri dimana ucapan,pikiran tidak sejalan dengan tindakan,” ungkap Sang Alang.

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here