KLUNGKUNG, BERITA DEWATA – Komisi II DPRD Kabupaten Klungkung menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan Klungkung, Senin (16/6/2025), guna membahas sejumlah persoalan terkait pengelolaan parkir dan lalu lintas di wilayah daratan maupun kepulauan.
Rapat yang berlangsung di ruang komisi tersebut dipimpin Ketua Komisi II, I Nengah Ary Priadnya, didampingi para anggota. Dari pihak Dinas Perhubungan, hadir Kepala Dinas Perhubungan Gusti Gede Gunarta bersama jajaran stafnya.
Beberapa isu mengemuka dalam rapat tersebut, di antaranya keberadaan parkir liar, kemacetan di sejumlah titik, hingga indikasi kebocoran dalam pemungutan retribusi parkir.
Soroti Kemacetan dan Parkir Ilegal
Ketua Komisi II, Nengah Ary Priadnya, menyoroti kondisi lalu lintas di kawasan Pasar Mentigi, Kecamatan Nusa Penida, yang kerap mengalami kemacetan parah. Ia juga menekankan perlunya penempatan petugas di jam-jam sibuk untuk membantu mengatur arus kendaraan.
“Kami minta Dishub menempatkan petugas pada jam-jam krodit sehingga ada yang mengatur arus lalu lintas,” ujar Ary Priadnya.
Anggota Komisi II lainnya, Wayan Suarta, turut mengangkat persoalan parkir liar yang dikelola pribadi maupun oleh desa adat, khususnya di wilayah Nusa Penida. Ia mempertanyakan legalitas pemungutan retribusi di sejumlah titik dan mendorong kerja sama antara Dinas Perhubungan dan pihak desa adat.
“Perlu ada kejelasan terkait izin dan pengelolaan parkir oleh pihak non-pemerintah. Ini untuk menghindari potensi penyimpangan,” kata Suarta, politisi asal Desa Sekartaji, Nusa Penida.
Sementara itu, anggota komisi lainnya, Nyoman Alit Sudiana, menyoroti kebiasaan warga dan petugas yang tidak memberikan atau meminta karcis saat pembayaran parkir.
“Meski jumlahnya kecil, kalau dikalkulasi bisa signifikan dan berdampak pada pendapatan daerah. Edukasi masyarakat penting untuk menekan kebocoran,” kata Sudiana, legislator asal Desa Kusamba, Kecamatan Dawan.
Ia juga mengusulkan pemanfaatan teknologi seperti mesin Electronic Data Capture (EDC) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi parkir.
Dishub Siap Tindaklanjuti
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Gusti Gede Gunarta menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan. Ia mengatakan, penempatan petugas di titik-titik rawan kemacetan akan segera dilakukan.
“Kami akan menugaskan staf untuk mengatur lalu lintas, khususnya di lokasi-lokasi yang kerap krodit,” ujarnya.
Terkait pengelolaan parkir oleh pihak non-pemerintah, Gunarta menegaskan pihaknya telah melakukan pembinaan dan mendorong pengelola agar segera mengurus izin resmi.
“Kami siap memfasilitasi perizinan. Sudah berkali-kali kami ingatkan, agar tidak berada di zona nyaman tanpa legalitas,” jelas Gunarta.
Ia juga menyambut baik dorongan pemanfaatan teknologi. Menurutnya, Dinas Perhubungan telah menjalin komunikasi dengan salah satu bank untuk penggunaan mesin EDC dalam sistem parkir.
“Gayung bersambut, kami sudah ada pembicaraan dengan pihak bank terkait penggunaan EDC,” kata Gunarta, pejabat asal Karangasem ini.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pengelolaan parkir yang lebih tertib, transparan, dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Klungkung.
