KLUNGKUNG, BERITA DEWATA – Masalah klasik berupa kemacetan dan kebocoran retribusi parkir kembali mencuat dalam rapat koordinasi antara Komisi II DPRD Klungkung dan Dinas Perhubungan (Dishub) Klungkung, Senin (16/6/2025).
Dalam forum tersebut, para legislator mendesak adanya solusi konkret, salah satunya dengan mendorong digitalisasi pengelolaan parkir di wilayah Klungkung.
Ketua Komisi II DPRD Klungkung, I Nengah Ary Priadnya, mengaku prihatin dengan kondisi lalu lintas, terutama di kawasan Pasar Mentigi, Nusa Penida, yang kerap mengalami kemacetan. Ia meminta Dishub segera menempatkan petugas untuk mengatur arus kendaraan di titik-titik rawan macet.
“Kami ingin ada tindakan nyata di lapangan, bukan hanya evaluasi di atas meja. Kehadiran petugas pada jam-jam sibuk itu sangat penting,” kata Ary.
Selain kemacetan, praktik parkir liar juga menjadi sorotan. Anggota Komisi II dari Dapil Nusa Penida, Wayan Suarta, meminta Dishub menjalin kerja sama dengan desa adat yang mengelola lahan parkir agar pengelolaannya sesuai aturan hukum.
“Lahan parkir harus dikelola sesuai ketentuan. Kalau tidak, ini bisa memicu ketidakadilan dan kebocoran retribusi,” ujar Suarta.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Nyoman Alit Sudiana, menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar selalu meminta karcis parkir. Ia juga mendorong penggunaan sistem elektronik, seperti mesin Electronic Data Capture (EDC), untuk meminimalkan kebocoran pendapatan parkir.
“Masyarakat sering sudah bayar parkir tetapi tidak menerima karcis. Itu celah kebocoran. Sudah waktunya kita beralih ke sistem digital,” ucap Sudiana.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dishub Klungkung, Gusti Gede Gunarta, menyambut baik berbagai masukan dari para wakil rakyat. Ia mengungkapkan pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan salah satu bank untuk merealisasikan penerapan sistem EDC di sejumlah titik parkir yang dinilai potensial.
