KLUNGKUNG, BERITA DEWATA – DPRD Kabupaten Klungkung kembali menyoroti lambannya realisasi program prioritas di sektor kesehatan, terutama peningkatan fasilitas di RSUD Gema Santi, Nusa Penida.
Sorotan itu muncul dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2025 yang digelar Selasa (5/8/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru, dan dihadiri Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Agung Surya Putra.
Fraksi PDI Perjuangan lewat juru bicaranya, Ni Wayan Sukarmi, menilai pelayanan kesehatan di Nusa Penida masih jauh dari memadai. Ia menyebut Bupati belum menepati janji 100 hari kerja untuk peningkatan sarana-prasarana RS daerah.
“Janji peningkatan fasilitas kesehatan belum terlihat nyata. Hal ini menimbulkan kesenjangan pelayanan antara wilayah kota dan kepulauan,” tegas Sukarmi.
Fraksi Nasional Solidaritas juga mendesak Pemkab serius menindaklanjuti rencana peningkatan status RS Gema Santi dari Tipe D ke Tipe C. Menurut I Wayan Mudayana, kebutuhan layanan kesehatan lebih lengkap di Nusa Penida semakin mendesak seiring pertumbuhan pariwisata.
“SDM kesehatan, terutama dokter spesialis, serta alat medis seperti laboratorium dan CT Scan harus segera dipenuhi. Kalau tidak, rencana peningkatan status hanya jadi wacana,” ujarnya.
Selain itu, fraksi ini juga mengingatkan soal rencana peningkatan status RSUD Klungkung dari Tipe B ke Tipe A yang membutuhkan biaya besar dan SDM berkompetensi tinggi.
Fraksi Hanura lewat I Komang Krisna Nata Waisnawa menyoroti persoalan akses jaminan kesehatan. Ia menilai masih banyak warga miskin belum tercover, sementara warga mampu justru mendapat layanan gratis karena kepemilikan kartu.
“Mohon penjelasan dari saudara Bupati, mengapa situasi ini bisa terjadi,” katanya.
Tak hanya sektor kesehatan, Fraksi Golkar juga menyinggung kondisi infrastruktur jalan, terutama bypass Ida Bagus Mantra yang minim penerangan, berlubang, dan rawan pohon tumbang saat musim hujan.
“Kami minta agar Bupati segera berkoordinasi dengan pihak Provinsi,” ujar I Kadek Widya Sumartika.
Sementara Fraksi Gerindra, melalui Wayan Suarta, menyoroti upaya peningkatan PAD. Mereka mendorong Pemkab mendatangkan investor, menggandeng BUMN-BUMD, hingga memaksimalkan CSR dari perusahaan swasta untuk mengejar target PAD Rp1 triliun per tahun.
