DPRD Berikan Banyak Catatan Terkait Banyaknya Temuan BPK RI Penggunaan APBD Klungkung 2023

Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom (kanan) saat menerima laporan dari Penjabat (Pj) Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika di Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Klungkung Terhadap LHP BPK-RI TA 2023 di Sabha Nawa Natya Gedung DPRD Kabupaten Klungkung, Senin (10/6)

KLUNGKUNG, BERITADEWATA – DPRD Klungkung mempertanyakan banyaknya hasil temuan dari pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2023. Hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat temuan, yang masing-masing memiliki masalah tersendiri.

Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom dalam rapat paripurna di gedung saba nawa natya DPRD Klungkung mengatakan walaupun anggaran tahun 2023 dinyatakan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan tetapi masih banyak sekali permasalahan yang terjadi mulai dari kepatuhan terkait dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya pemkab Klungkung belum menetapkan kebijakan Akuntansi terkait kas dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.

Yang berakibat terdapat kekurangan penerimaan pokok dan sanksi atas pajak hotel dan pajak restoran sebesar Rp. 912,5 juta lebih. Kemudian berimbas pada belum optimalnya pengelolaan retribusi kawasan wisata Nusa Penida, dengan keterlambatan penyetoran retribusi Rp 93 juta lebih.

“Terungkap juga adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan tol gate dan pagar di Pantai Batu Belek Lembongan dan Pembangunan Plaza/Area Pengunjung di Pantai Goa Lawah, yang berakibat kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp. 564,9 juta lebih yang belum disetor ke kas daerah,” terang Gung Anom, Senin (10/6/2024).

Gung Anom mengungkapkan ada juga temuan kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan dan pada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp. 763,6 juta, yang terdiri atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, serta temuan potensi kelebihan bayar sebesar Rp. 154,4 juta.

“Terkait pengelolaan dana BOSP, dari uji petik yang dilakukan BPK RI, terhadap 6 sekolah SD/SMP ditemukan selisih Rp 1,22 miliar, antara saldo yang tercatat lebih besar dibanding saldo Bank yang tercatat lebih kecil, sehingga terdapat “belanja” lebih besar daripada anggaran yang tersedia,” imbuhnya.

Mengenai Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan-Perkotaan (PBB- P2), penataannya belum memadai dengan temuan 219 Wajib Pajak (WP) dengan nilai piutang Rp 1.21 miliar lebih, yang tidak ditemukan dan piutang PBB-P2 sebesar Rp. 537,4 juta atas 292 WP, berpotensi tidak tertagih.

“Aset juga banyak sekali temuannya ada sembilan temuan khusus aset saja, seperti 87 Sertifikat Hak Pakai (SHP) Pemda Klungkung, belum dapat diidentifikasi dan Sertifikat tersebut belum dikuasai oleh Pemda, hingga bangunan gedung Ruang Kelas TK Negeri Gema Santi belum tercatatkan, yang telah dibongkar dan telah berdiri gedung Sekolah Baru pada Tahun 2020,” jelasnya.

Sehubungan dengan temuan BPK secara uji petik tersebut di atas, DPRD Klungkung akan mengawasi secara langsung kinerja instansi terkait dalam bekerja. Terlebih terjadinya kekurangan Volume, ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dan ketidaktepatan pembayaran atas 11 paket pekerjaan belanja pemeliharaan dan belanja modal.

Sementara Penjabat Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika mengaku akan langsung menindaklanjuti berbagai temuan dari BPK yang direkomendasikan oleh DPRD Klungkung. “Dari sisi tata kelola sebenarnya sudah lakukan yang baik terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan secara administrasi saya akui masih ada pengadaan salahi aturan,” ujarnya.

Pengelolaan destinasi pariwisata dari Pemkab Klungkung melakukan sistem e-ticketing dan pertanggungjawaban dari sistem sebelumnya perlu ada perubahan.

“Kami jajaki pihak ketiga untuk segera melakukan digitalisasi pembayaran retribusi di Nusa Penida, sehingga mengurangi celah kebocoran yang ada, mudah-mudahan Juli sudah mulai jalan digitalisasi ticketing ini, ” pungkasnya.

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here