Beritadewata.com, Buleleng – Tutik Kusuma Wardhani SH,MM, Kes yang merupakan anggota DPRD RI Komisi XI DPR RI, kembali tampil sebagai keynote speaker pada acara sosialisasi pengawasan Dana Desa yang bertajuk “Perang, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa”, di Wantilan Pura Goa Lawah Klungkung, Jalan Raya Goa Lawah, Pesinggahan, Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, pada Jumat (9/11/) siang.
Pada sambutan , Bunda Tutik pangilan akrabnya, meminta dan memberi peringatan agar “raja-raja” kecil di desa untuk menggunakan dana desa secara bijak dan maksimal untuk pembangunan desa.
“Dengan digulirkannya dana desa, tidak hanya untuk mengatasi persoalan kemiskinan di desa, namun juga untuk mengantisipasi potensi peningkatan angka kemiskinan di kota. Maka itu dana desa harus digunakan secara bijak, dan maksimal untuk pembangunan desa,” papar Tutik.
Anggota DPR RI juga mengingatkan, bahwa pemerintah telah memberikan kewenangan penuh kepada perbekel untuk mengelola dana desa(ADD) tersebut, maka itu dalam penyusunan program pembangunan diharapkan Kepala Desa harus penuh tanggungjawab dan memberikan prioritas sepenuhnya terhadap program yang mensejahterakan masyarakat desa.
“Di setiap desa bangunlah BUMDes, agar desa dalam upayanya mampu memajukan perekonnomian desa. Ini semuanya harus dikelola secara professional dan akuntabel,” paparnya.
Menurut Tutik, dalam pengelolaannya BUMDes( Badan Usaha Milik Desa ) agar melakukan sinergistas dengan industry jasa keuangan baik bank pembangunan maupun bank umum. Bank-bank itu bisa memberikan dukungan dan kontribusi untuk mengembangkan ekonomi desa.
“Misalnya memberikan literasi keuangan, pengembangan bisnis rintisan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan dalam pembentukan BUMDes. Bapak Bupati (Klungkung) juga sudah sangat expert mengenai ekonomi kerakyatan, Dengan terus meningkatnya dana desa itu maka pemerintahan desa pun harus mampu melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan PADes (Pendapatan Asli Desa) dengan menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di desanya,” pungkas Bunda Tutik memuji Bupati Klungkung.
Srikandi Demokrat asal Buleleng, Bali, sangat mengakui bahwa masih ada beberapa desa yang ADD dan Silpanya sangat rendah. Ini disebabkan oleh pendampingan terhadap desa dalam pengelolaan dana desa yang belum sesuai harapan. Tapi para perbekel tidak perlu khawatir karena, kata dia, pemerintah telah memikirkan dan menyempunarkan aturan-aturannya menjadi lebih simple, namun tetap mengutamakan akuntabilitas.
Tutik yang duduk di DPR RI membidangi keuangan dan moneter menyebutkan bahwa dana desa terus ditingkatkan dari tahun ke tahun oleh pemerintah Jokowi. Misalnya tahun anggaran 2018, dana desa sebesar Rp 60 triliun, dan naik menjadi Rp 70 triliun di tahun 2019 mendatang, plus Rp 4 triliun untuk kelurahan.
