Denpasar, Beritadewata.com – Kapolda Bali Irjen Pol DR Petrus Reinhard Golose meluncurkan buku yang ditulisnya berjudul “Inovasi dan Aktualisasi dari Bali Gebrakan” di Aston Hotel Denpasar, Kamis (14/2). Menariknya, dalam peluncuran buku tersebut, Kapolda Bali mengundang sekitar 2000 orang kaum milenial yang berasal dari mahasiswa dan mahasiswi dari seluruh kampus di Bali.
Bahkan, untuk menyesuaikan dengan tamu yang berasal dari kaum milenial, hampir seluruh anggota Polda yang tidak tidak mengenakan pakaian dinas harian. Beberapa perwira tampak berpakaian sipil dan modis. Tidak kelihatan kalau para anggota ini berprofesi sebagai polisi.
Terlebih para anggota Polwan Polda Bali yang rata-rata tidak mengenakan pakaian dinas harian. Mereka tampil sebagaimana kaum milenial. Hadir juga Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Arta Ardhana Sukawati selaku penglingsir Puri Ubud, para rektor, pembantu rektor dari berbagai perguruan tingggi di Bali.
Sebelum buku diluncurkan, digelar acara bedah buku yang menghadirkan beberapa narasumber yang handal di antara Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, Rektor Universitas Udayana DR.dr. AA Raka Sudewi, Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Prof. Nengah Dasi Astawa dan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya. Salah satu narasumber Umar Ibnu Alkhatab mengaku sangat mengapresiasi diluncurkan buku yang ditulis Kapolda Bali.
“Buku ini adalah bukti keseriusan seorang pemimpin dengan latar belakang intelektual akademis yang sangat berkualitas di bidangnya. Pemimpin yang yakin dengan ilmu pengetahuannya untuk memimpin Bali,” ujarnya.
Hal ini ditunjukan oleh Kapolda Bali yang siap untuk tidak populer dengan tindakan yang populis. Kapolda Bali memilih untuk tidak populer di kalangan penguasa ekonomi, tidak populer di kalangan politisi, tidak populer di kalangan penguasa lainnya. Kapolda Bali lebih memilih populis di mata seluruh masyarakat Bali, populis untuk khalayak ramai, bukan untuk kelompok tertentu.
Sementara Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose menjelaskan, buku ini ditulis untuk memberikan motivasi kepada para penegak hukum supaya tetap membela kepentingan rakyat Bali secara umum dan bukan membela penguasa atau kelompok tertentu. Hal ini penting karena lebih banyak pemimpin yang hanya mengabdi atau bahkan takut dengan penguasa baik penguasa ekonomi maupun sosial.
“Sebelum bertugas di Bali, saya sudah memetakan, apa saja yang dibutuhkan orang Bali, apa saja persoalan di Bali. Survei saintific dari UI dan Unud mengacu pada beberapa persoalan utama yakni premanisme dan Narkoba. Maka itu yang harus dibenahi. Saya memang takut juga kepada preman di Bali, tetapi ternyata preman di Bali lebih takut kepada saya,” ujarnya. Setelah persoalan utama Narkoba dan premanisme, Kapolda juga memberi perhatian kepada konflik tanah, kejahatan transnasional dan sebagainya.
Menurut Kapolda, seluruh proses tersebut akhirnya mengarah kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat. “Saya datang pertama ke Bali, setiap pagi ratusan bahkan ribuan anggota polisi apel di halaman Polda, Polres, Polsek, lalu ngobrol-ngobrol dan sejenisnya. Lalu saya amati ternyata di luar sana banyak terjadi kemacetan, banyak anak-anak sekolah sulit diseberangkan. Saya perintahkan agar setiap pagi turun ke jalan, atur lalulintas, agar tidak macet. Anggotan yang rumahnya jauh akan ditempatkan di titik terdekat dengan rumahnya dan itu semua terkontrol,” ujarnya.
Dan itu semua harus dilayani dengan gaya kepemiminan yang populis, reformis, dan good goverment (PRG). Populis artinya mengakui, menjunjung tinggi hak, kerifan dan keutaman rakyat kecil. Pemimpin yang berani membuat gebrakan untuk kepentingan rakyat banyak, menyatu dengan rakyat.
Reformis artinya pemimpin yang bisa menganalisa berbagai persoalan yang dihadapi, membuat keputusan yang tepat, lalu mencanangkan perubahan atau pembaharuan. Good governance artinya perubahan tersebut harus berpihak pada rakyat kecil, dilayani secara terukur. Dalam konteks pemerintahan maka dia harus mengandung prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, transparansi, tidak menyalahgunakan wewenang.
