BADUNG, BeritaDewata – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali berjanji akan all out melakukan pengawasan terhadap dana hibah pariwisata di Bali.
Hal ini sangat beralasan karena dari total dana hibah pariwisata yang dianggarkan sebesar Rp 3,3 triliun, Bali mendapatkan porsi yang lebih banyak yakni hampir Rp 1 triliun lebih. Dari jumlah ini sebanyak Rp 900 miliar lebih diperuntukkan bagi Kabupaten Badung, Gianyar hampir Rp 100 miliar dan sisanya tersebar ke seluruh destinasi lainnya di Bali. Porsi Bali memang diberikan lebih karena Bali hidup dari sektor pariwisata dan menjadi penyumbang terbesar devisa negara Indonesia.
Kepala BPKB Bali Muhammad Masykur menjelaskan, berawal dari Raker BPKB seluruh Indonesia di Nusa Dua Bali yang bertujuan untuk penguatan pengawasan penanganan Covid19 dan pemulihan ekonomi nasional, maka usai Raker, BPKB Bali akan all out melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah pariwisata di Bali.
“Penyerapan masih rendah. Jangan sampai uang yang sudah siap dialokasikan oleh pemerintah, tidak tepat sasar, tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah. Lebih baik terlambat sedikit daripada salah sasaran,” ujarnya di Nusa Dua Bali, Jumat (20/11/2020). Ia berjanji akan turunkan tim secara all out pada pekan depan untuk melakukan pengawasan secara ketat.
Ia menjelaskan, kriterianya adalah tepat sasar, tepat waktu dan tepat jumlah. BPKP akan mendampingi mulai dari perencanaan, pencairan, penggunaan dan hasil akhirnya. “Namanya saja hibah pariwisata. Semuanya digunakan untuk operasional pemulihan pariwisata di Bali. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Selain pengawalan terhadap dana hibah pariwisata, BPKB Bali juga akan melakukan pengawasan terhadap dana pengembangan ekonomi nasional lainnya, subsidi bunga pinjaman dan KUR. Sebab, seluruh dana tersebut digunakan dari uang pajak bangsa Indonesia yakni dari seluruh rakyat Indonesia. “Kami akan atensi secara serius,” ujarnya.
