DENPASAR, BERITADEWATA.COM – BPJS Kesehatan menggandeng perguruan tinggi di Indonesia untuk memperkuat pemodelan aktuaria sebagai upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah tersebut diwujudkan melalui Puncak Grand Final Lomba Pemodelan Aktuaria BPJS Kesehatan 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (17/12/2025).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan, hingga kini cakupan kepesertaan Program JKN telah mencapai lebih dari 284,11 juta jiwa atau sekitar 98 persen dari total penduduk Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan berbasis data dan analisis aktuaria yang kuat.
“Peningkatan utilisasi layanan, perubahan pola penyakit, serta kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang menuntut dukungan analisis yang komprehensif. Data yang kami kelola menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti,” ujar Ghufron.
Ghufron menegaskan, pemodelan aktuaria memiliki peran strategis dalam memproyeksikan risiko, mengukur kecukupan dana, serta memberikan arah kebijakan guna menjaga ketahanan finansial Program JKN. Melalui lomba ini, BPJS Kesehatan mendorong keterhubungan antara pengembangan keilmuan aktuaria di perguruan tinggi dengan kebutuhan nyata pengelolaan jaminan sosial kesehatan.
“Harapannya, ide dan model yang dihasilkan dapat dikembangkan bersama untuk memperkuat ketahanan Dana Jaminan Sosial,” katanya.
Lomba Pemodelan Aktuaria BPJS Kesehatan 2025 diikuti 47 karya dari 27 perguruan tinggi di Indonesia, mencakup jenjang S1, S2, hingga S3. Seluruh karya terpilih akan dikembangkan lebih lanjut oleh BPJS Kesehatan sebagai bagian dari kolaborasi berkelanjutan dengan dunia akademik.
Ghufron juga menyampaikan apresiasi kepada para peserta, dosen pembimbing, dewan juri, serta pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas.
Sementara itu, Anggota DJSN Nikodemus Beriman Purba menilai pemodelan aktuaria menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan pengelolaan Program JKN yang bersifat multidimensi.
“Masih terdapat ketidakseimbangan antara iuran dan beban klaim, serta meningkatnya prevalensi penyakit berbiaya katastropik. Karena itu, dibutuhkan pemodelan aktuaria multi-skenario untuk mengantisipasi risiko ke depan,” ujar Nikodemus.
Ia berharap hasil kajian dari lomba tersebut dapat menjadi masukan strategis bagi BPJS Kesehatan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyelenggaraan Program JKN yang berkelanjutan.
