BPJS Kesehatan Denpasar Gencar Tingkatkan Pemahaman Provider

BPJS Kesehatan Denpasar Gencar Tingkatkan Pemahaman Provider

Tabanan – Tim Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar turun lapangan ke desa Luwus Baturiti Kabupaten Tabanan melakukan sosialisasi kepada manajemen RSU Semara Ratih beserta seluruh petugas medis di lingkungannya, Senin (12/03). Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada calon provider fasilitas kesehatan sebelum bergabung menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Kepala Kantor Kabupaten Tabanan BPJS Kesehatan I Wayan Gunawan menerangkan bahwa fasilitas kesehatan berperan seperti halnya analogi kaki meja, dimana fasilitas kesehatan menjadi penopang yang sama pentingnya dalam pelaksanaan program JKN-KIS di samping fungsi BPJS Kesehatan dan peserta, serta pemerintah.

“Untuk itu provider yang akan bekerja sama diwajibkan untuk dapat memenuhi kriteria sesuai PMK Nomor 71 Tahun 2014. Di samping itu, diharapkan calon fasilitas kesehatan dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan menyediakan monitor display kesediaan tempat tidur yang ditempatkan di bagian admisi atau lokasi yang dapat dilihat oleh pasien atau keluarga pasien, menyediakan sistem antrean untuk dapat mengakses layanan,” jelas Wayan.

Ia melanjutkan, pemenuhan kriteria komposisi ruang rawat sesuai PMK Nomor 56 tahun 2014 yaitu komposisi ruang rawat inap kelas III dan ruang rawat intensif, dan tentunya ruang rawat inap kelas I dan kelas II dengan proporsi yang memadai dibandingkan VIP atau VVIP. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab harapan masyarakat pemegang kartu JKN-KIS yakni tersedia kamar sesuai dengan kelas hak rawat sehingga masyarakat tidak perlu naik kelas ketika rawat inap yang mengakibatkan adanya tambahan biaya.

“Iur biaya jangan sampai dibebankan kepada masyarakat, perlu ditekankan bahwa apabila pasien sesuai hak kelas memerlukan perawatan di ruang intensif, hal tersebut sudah masuk tanggungan sehingga jangan lagi dikenakan iur biaya tambahan,” tegas Wayan.

Di samping itu, ia juga menginformasikan bahwa terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang tidak masuk dalam jaminan BPJS Kesehatan, yakni pelayanan kesehatan yang tidak melalui prosedur alur rujukan berjenjang apabila bukan kategori gawat darurat, pasien rawat inap atas keinginan sendiri atau tanpa adanya indikasi medis atau tanpa rekomendasi dokter, kecelakaan kerja, pelayanan untuk keperluan kecantikan atau estetik, pelayanan dalam rangka memperoleh keturunan atau mengatasi infertilitas, dan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2014.

“Hingga saat ini telah dibentuk tim pencegahan kecurangan JKN yang bertugas untuk memastikan tidak terjadi tindak kecurangan dalam pelaksanaan program JKN-KIS. Apabila sampai ditemukan adanya kecurangan maka kerja sama akan ditangguhkan hingga provider dapat kembali memenuhi persyaratan kerja samanya,” pungkas Wayan.

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here