DENPASAR, BERITA DEWATA – Bayang-bayang kegelapan menyelimuti Bali pada awal Mei 2025. Dalam hitungan jam, pulau pariwisata dunia ini lumpuh total akibat pemadaman listrik massal. Listrik padam sejak sore hingga malam hari, membuat aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata terganggu.
Insiden ini kembali menyoroti ketergantungan Bali terhadap pasokan listrik dari Pulau Jawa. Pertanyaan lama pun kembali mengemuka: sampai kapan Bali terus bergantung pada kabel bawah laut?
Merespons krisis tersebut, pemerintah pusat bergerak cepat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Nurofiq turun langsung ke lokasi rencana pembangunan Terminal LNG di Sidakarya, Denpasar, Selasa (27/5/2025).
Dari hasil tinjauan, Menteri Hanif menyatakan bahwa secara prinsip, proyek Terminal LNG bisa dilanjutkan dengan syarat adanya penguatan mitigasi terhadap dampak ekologis.
“Bali sebagai destinasi pariwisata dunia harus mampu mengembangkan energi bersih terbarukan. Tak hanya bersih dari sampah, tetapi juga mandiri secara energi agar tidak tertinggal dari kompetitor global,” ujar Hanif.
Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan terminal tidak bisa dilakukan sembarangan. Kajian lingkungan, sosial, dan keselamatan menjadi syarat mutlak.
“Kita harus pastikan semua kajian dilakukan menyeluruh, termasuk dampak terhadap terumbu karang, habitat laut, dan kesehatan masyarakat. Proyek ini harus memberi manfaat, bukan menimbulkan risiko baru,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kajian kesehatan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika seluruh mitigasi dijalankan secara tepat, menurutnya, Terminal LNG dapat menjadi solusi strategis dalam menjawab krisis energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kunjungan Menteri Hanif menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam. Krisis listrik yang terjadi menjadi pelajaran pahit, sekaligus momentum memperkuat kemandirian energi Bali.
Penolakan terhadap proyek Terminal LNG pun mulai mereda. Energi bersih kini tak lagi sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak.
Dukungan juga datang dari masyarakat adat. Jero Bendesa Adat Sidakarya, Ketut Suka, mengungkapkan bahwa paruman desa telah dilakukan sejak 2022, dan mayoritas warga mendukung proyek ini.
“Kami menyetujui rencana ini karena melihat banyak manfaat nyata. Tapi pembangunan harus dilakukan secara holistik, tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga menjaga kenyamanan warga,” jelasnya.
Dengan lampu hijau dari Kementerian LHK, proyek Terminal LNG Sidakarya kini melangkah ke tahap realisasi. Dari kegelapan yang sempat menyelimuti Bali, sebuah pijar harapan muncul: masa depan energi yang lebih bersih, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi tantangan.
