BI Kembali Launching Elektronifikasi Pembayaran Retrelibusi Pasar di Denpasar


DENPASAR, Berita Dewata – Pada 3 Desember 2018 lalu Bank Indonesia telah melakukan launching e-Retribusi Pasar pertama kali di Pasar Ketapean Denpasar Timur dilanjutkan pada 19 Desember 2018 dilakukan Launching e-Retribusi Pasar di Pasar Beringkit Kabupaten Badung, hari ini Jumat (12/04) di Pasar Agung Peninjoan juga di lakukan launcing Elektronifikasi Pembayaran Retribusi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Causa Iman Karana mengatakan E-Retribusi pasar ini adalah cara pembayaran retribusi ataupun iuran / pungutan pasar secara non tunai melalui pendebetan rekening (autodebet) tabungan pedagang dan disetorkan ke rekening pengelola pasar serta dengan memanfaatkan teknologi QR Code untuk membantu proses absensinya.

“Dengan adanya e-Retribusi Pasar, pedagang pasar akan memiliki rekening tabungan yang bebas biaya administrasi di Bank BPD Bali sehingga program ini sekaligus meningkatkan keuangan inklusif,” ujarnya.

Lebih jauh Causa Iman Karana atau yang akrab dipanggil Pak CIK menjelaskan jika sebelumnya Pelaksanaan dan Pengelolaan retribusi pasar di lakukan secara tunai, maka sekarang diimplementasikan penerimaan retribusi pasar melalui pemrosesan pembayaran dengan cara non tunai, menggunakan Quick Respon (QR) Code dengan source of fund dari tabungan atau Basic Saving Account (BSA) sehingga transaksimenjadi lebih praktis, efisien, cepat dan aman serta mewujudkan keuangan inklusif.

“E-Retribusi ini merupakan bagian dari implementasi GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) serta Sura Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupater/kota. Selain itu, e-Retribusi ini juga sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diatur dalam PerPres RI No. 82 Tahun 2015 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dengan demikian, program e-Retribusi ini seperti kata pepatah “Sekali Mendayung, Dua Tiga Pulau Terlampui”, Jelasnya.

Pak CIK menambahkan dalam menyukseskan GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai), Transaksi Non Tunai Pemda dan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tidak hanya memerlukan keterlibatan Bank Indonesia sebagai Regulator Sistem Pembayaran, namun juga dukungan dari Kementrian Lembaga, Pemerintah Daerah, pelaku industri Sistem Pembayaran dan masyarakat.

“Kami dari Bank Indonesia sebagai Otoritas dan fasilitator dalam pengembangan Sistem Pembayaran di Indonesia, bersyukur dapat turut ambil bagian dalam pengembangan elektronifikasi transaksi non tunai ini. Berbagai perbaikan proses dan kemudahan bagi masyarakat telah diupayakan bersama. Bank Indonesia terus menerus mendukung percepatan implementasi elektranifikasi pembayaran daerah,” imbuhnya.

Dengan dilakukan Launching e-Retribusi Pasar di Pasar peninjoan di harapkan secara berangsur- angsur dapat terbentuk suatu komunitas/masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai atau Less Cash Society.

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here