DENPASAR, Berita Dewata – Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hengky Widjaja menjelaskan, hingga saat ini belum terpantau adanya gerakan massa dari Bali ke Jakarta, “Sampai sore hari ini belum termonitor adanya gerakan massa terkait rencana people power menolak hasil Pemilu.
Namun demikian, Polda Bali tetap melakukan pemantauan dan pengamanan di pintu keluar dan masuk Bali, tempat-tempat ibadat, tempat-tempat wisata, dan tempat keramaian umum lainnya,” ujarnya di Denpasar, Senin (20/5).
Menurutnya, hingga saat ini Bali masih dalam kondisi siaga terutama dalam rangka Pam Pemilu. Terlebih lagi menjelang hari raya Idul Fitri maka pengamanan semakin ditingkatkan. “Kami meminta agar masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu people power. Kalau ada indikasi kecuranngan maka sudah disiapkan mekanisme hukum yang bisa ditempuh dalam negara demokrasi yang besar seperti Indonesia ini,” ujarnya.
Selain melakukan pengamanan, Polda Bali juga melakukan berbagai kegiatan yang membangkitkan rasa nasionalisme seperti pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei hari ini.
Beberapa tokoh masyarakat Bali menyerukan untuk menolak people power. Menurut mereka gerakan people power sangat merugikan Indonesia sebagai sebuah negara. Penolakan pertama berasal dari Kabupaten Karangasem Bali. Dengan dikawal ketat aparat berwenang, tokoh masyarakat Karangasem Ahmad Muhroni selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Karangasem secata tegas menyampaikan dan menyatakan menolak ajakan gerakan People Power untuk menolak hasil pemilu 2019.
Ia mengatakan, demokrasi itu bukan hanya soal kalah dan menang di Pemilu. Masih ada banyak hal penting lainnya yang harus segera dibereskan, dibangun, dan itu juga merupakan bagin dari demokrasi itu sendiri. “Jadi tidak ada gunanya menggelar people power, apalagi diajak ke Jakarta untuk berjuang. Kalau perkara kalah dan menang itu hal yang biasa,” ujarnya,
Ia mengakui, jika warga Muslim Karangasem sama sekali tidak tertarik dengan gerakan people power. Hal ini sudah disampaikan secara resmi beberapa hari lalu di Masjid Nurul Huda, Lingkungan Karang Sokong Kelurahan Subagan, Karangasem Bali. Pada kesempatan tersebut, dirinya bersama dengan tokoh lainnya menyamaikan jika Karangasem menolah secara tegas gerakan people power terkait dengan Pemilu 2019.
“Kegiatan dan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 berlangsung dengan aman, lancar, adil dan transparan khususnya di Lingkungan Subagan Kabupaten Karangasem, dimana dari proses pelaksanaan pencoblosan, hingga pengihitungan suara pada masing-masing TPS di lingkungan subagan belum ada pengaduan kecurangan,” ujarnya.
Kalau mau melakukan protes, maka sebaiknya lihat persoalan lokal seitarnya dulu. Sebab, hingga penghitungan suara mulai dari PPK tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, hingga saat saat ini belum ditemukan adanya pengaduan kecurangan dalam pelaksanaannya. Ini menandakan kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku dan sesuai dengan undang-undang Pemilu, yang diselengarakan oleh KPU.
Ia menegaskan, Pemilu di Indonesia sangat transpara. “Menyikapi berita yang kita baca dan tonton bersama, ada riak-riak gejolak masyarakat tentang ajakan gerakan “People Power” yang dikumandangkan untuk menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu KPU.
Pada kesempatan ini saya selaku tokoh Islam di lingkungan Karang Sokong, Subagan, Karangasem mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan menolak ajakan pengerahan People Power yang akan menolak hasil Pemilu 2019.
Karena kita ketahui bersama negara kita adalah negara yang berdaulat dan demokrasi, yang sudah memiliki undang-undang dalam pelaksanaan Pemilu saat ini. Kalau mau menolak hasil Pemilu, apanya yang ditolak,” ujarnya.
