Bandara Buleleng Siap Diground Breaking

Tim pembangunan Bandara Buleleng bertemu Gubernur Bali, Rabu 12 April 2017

Beritadewata.com, Denpasar – Presiden Joko Widodo direncanakan akan memimpin langsung ground breaking pembangunan bandara internasionak di Bali utara. Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur Bandara Internasional Bali Utara (Bibu) Made Mangku saat ditemui di Denpasar, Rabu (12/4/2017). “Bila tidak ada aral melintang, maka ground breaking pembangungan Bibu akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2017. Seluruh proses penyelesaian dokumen Amdal, penentuan lokasi, dan berbagai izin serta rekomendasi lainnya sudah selesai. Lokasinya sebagian berada di atas laut di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali,” ujarnya.

Menurutnya, pemilik proyeknya adalah PT Bibu, didanai oleh Kinessis Capital and Investment (KCNI) asal Kanada, sebuah perusahan yang mengumpulkan dana dari para investor yang tertarik membangun Bibu di Bali. Total pembiayaan sebesar Rp 50 triliun. Dari jumlah tersebut, total untuk perpanjangan daratan di atas laut sebanyak Rp 6 triliun. Pembangunan dilaksanakan dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Penentuan lokasi akan dilakukan setelah ada peninjauan lokasi oleh kementerian.

“Namun kami baru mendapatkan informasi dari Kementerian Perhubungan bahwa sudah ada tim dari Jakarta untuk meninjau lokasi ke Kubutambahan. Artinya, malam ini juga sebenarnya sudah ada penetapan lokasi (Penlok). Dari tim kementerian melaksanakan tugas lanjutan untuk menetapkan Penlok segera diturunkan. Tadi pagi sudah bertemu gubernur untuk melaporkan perkembangan yang terjadi. Ground breaking 28 Agustus 2017. Presiden diminta hadir dalam ground breaking tersebut. Saat ini tinggal menunggu Penlok. Konsep tidak ada perubahan yang signifikan,” ujarnya.

Baca Juga :  Kasus Positif Covid-19 di Denpasar Meningkat Signifikan

Bandara yang ada di Bali utara sudah menerapkan konsep pembangunan yang holistik. Disana akan dibangun pelabuhan marina untuk nelayan, membangun SPBU khusus untuk para nelayan, menyiapkan tempat penambatan perahu bagi nelayaan. “Bila ada nelayan yang tetap beraktifitas maka wajib menyiapkan tempat tambat perahu, BBM khusus nelayan dengan sistem subsidi. Sebelum mereka melaut, BBM boleh diisi dulu. Setelah itu baru bisa bayar setelah mereka menjual hasil tangkapannya,” ujarnya.  Selain itu akan dibangun juga aero city edukasi, infrastruktur run way sebanyak 2 runway, terminal parkir pesawat, terminal penumpang, terminal karga, fasilitas parkir dan sebagainya.  Keseluruhan lahan 2150 hektar dan dari jumlah itu sebanyak 800 hektar berada di atas laut.

Baca Juga :  Naik Tingkat, Pemprov Bali Raih Predikat BB dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Rekomendasi seluruhnya sudah ada baik dari kabupaten dan provinsi. Sekarang tinggal menunjuk Penlok. Tim Penlok sudah bergerak ke Singaraja, dan diantar oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Bali. Terkait dengan surat rekomendasi dari Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang menunjuk dua lokasi, pihaknya sudah bertemu langsung dengan unsur Setda Buleleng. “Dari keterangan Setda Buleleng, diketahui tidak ada surat dari Bupati Buleleng ke Kemenhub. Kalau ada surat, artinya itu surat tidak teregistrasia. Untuk urusan bandara di Bali utara, kami tidak mau ikut ke dalam polemik surat tersebut. Kami tidak mau isu itu, kami fokus membangun Buleleng,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu yang belum final tinggal Amdal yang terkait dengan konten lokal karena Amdal itu harus holistik. “Draf Amdal tentang pembangunan sudah infrastruktur sudah selesai. Studi kelayakan juga sudah selesai. Dokumen amdal sedang dalam penyempurnaan. Seluruhnya disosialisasikan di provinsi. Areal itu tidak menjamah lahan produktif, tidak korbankan pura, tidak menggeser situs, makanya harus di laut lepas,” ujarnya. Untuk perpanjangan daratan, material diambil dari Karangasem. Untuk pasir batu berasal dari Karangasem, border atau batu gajah dari beberapa daerah seperti Situbondo, Pasuruan, Lombok, Sumbawa.

Baca Juga :  Ratusan Jadwal Penerbangan Berhenti Beroperasi Saat Nyepi

Masalah pembangunan bandara ini sebelumnya berada pada masalah legal, sebab pihak PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti tidak mau membangun bandara tanpa legal atau dasar aturan hukum yang jelas. Sementara kini, persoalan nelayan dan bahan bakar juga berhembus seiring makin mantapnya rencana tersebut. “Konsep bandara baru perhatikan aktifitas nelayan yg masih aktif melaut seperti tempat melaut, tempat bahan bakar, nelayan, dan lain-lain,” lanjutnya. Rencananya, akan ada lima kegiatan pembangunan untuk mewujudkan bandara kedua di wilayah Bali ini, mulai dari pembangunan runway bandara, aero city hingga bangunan bandara itu sendiri. Sementara, Made Mangku mantap menyatakan seluruh rekomendasi sudah keluar, kabupaten maupun provinsi.

Sebarkan Berita ini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here