DENPASAR, BERITA DEWATA – Provinsi Bali mencatatkan sejarah baru sebagai daerah pertama di Indonesia yang secara resmi mengajukan pelaksanaan Sensus Budaya ke Badan Pusat Statistik (BPS). Inisiatif ini diumumkan langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam acara pengukuhan Kepala BPS Provinsi Bali yang baru, Agus Gede Hendrayana Hermawan, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (17/4/2025).
Didampingi Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Koster menyatakan bahwa langkah ini menjadi tonggak penting dalam menjaga dan menata kekayaan budaya Bali yang berakar di lebih dari 1.500 desa adat.
“Bali berbeda. Kita punya adat, budaya, dan kesenian yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Sensus budaya ini penting agar kita bisa tahu persis apa yang kita miliki, dan bagaimana merawatnya,” tegas Koster.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menegaskan bahwa Sensus Budaya akan dibiayai dari APBD Provinsi Bali. Langkah ini merupakan wujud nyata dari visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, di mana seluruh pembangunan berbasis pada data dan aturan, termasuk pelestarian budaya lokal.
“Kalau semua kebijakan dibuat berdasarkan data yang akurat, maka hasilnya akan lebih tepat sasaran. Kita ingin budaya tidak sekadar jadi tontonan, tapi terus hidup dan berkembang,” tambahnya.
Menanggapi inisiatif ini, Kepala BPS RI Amalia Widyasanti mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang dianggap sebagai terobosan nasional. Menurutnya, hanya Bali yang sejauh ini berinisiatif mengajukan sensus budaya secara formal.
“Bali jadi satu-satunya provinsi yang datang ke BPS RI dengan usulan konkret soal sensus budaya. Ini luar biasa, karena Bali punya kekayaan adat dan budaya yang mendunia. Ini bisa jadi rujukan nasional,” kata Amalia.
Namun dalam kesempatan yang sama, Amalia juga menyinggung soal tantangan pembangunan di Bali, terutama terkait angka kemiskinan di beberapa wilayah. Ia menyebut Kabupaten Buleleng mencatatkan angka kemiskinan tertinggi di Bali (36,55%), disusul Karangasem (27,76%) dan Kota Denpasar (27,27%).
Gubernur Koster merespons tegas pernyataan tersebut. Ia berkomitmen untuk segera melakukan koordinasi lintas dinas guna menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Mereka adalah warga Bali. Tugas kita adalah memastikan tidak ada yang tertinggal. Penanganan masyarakat miskin adalah prioritas kami,” ujar Koster.
