BADUNG, BERITA DEWATA – Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen kerja sama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi tersebut mencakup penanganan isu strategis seperti pengelolaan sampah, kemacetan, dan peningkatan konektivitas wisatawan domestik maupun internasional.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pihaknya tengah memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan melalui Gerakan Bali Bersih Sampah, yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 9 Tahun 2025. Kebijakan ini mengatur pengelolaan sampah dari sumbernya serta pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, khususnya di bawah satu liter.
“Semua elemen, mulai dari pemerintah daerah, desa adat, pelaku usaha pariwisata, sekolah, hingga tempat ibadah wajib menjalankan kebijakan ini. Target kami adalah mewujudkan Bali yang bersih dari sampah dalam dua tahun ke depan,” kata Koster di sela acara Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2025, Rabu (12/6/2025).
Untuk mengatasi kemacetan, Pemprov Bali menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk penyesuaian jam operasional sekolah dan kantor, serta pelarangan operasional angkutan logistik pada siang hari. Koster juga mengungkapkan bahwa pembangunan underpass di wilayah Denpasar dan Badung akan dimulai tahun depan dan ditargetkan rampung sebelum 2029, dengan pembiayaan berasal dari 10 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kabupaten/kota terkaya di Bali.
Sementara itu, dari sisi keamanan dan ketertiban, Pemprov Bali bersama aparat kepolisian dan imigrasi telah mendeportasi lebih dari 400 wisatawan asing yang melanggar aturan atau berperilaku menyimpang.
“Kunjungan wisatawan asing ke Bali terus tumbuh, rata-rata mencapai 20.309 orang per hari pada April 2025. Ini berdampak positif pada penerimaan pajak daerah. Badung mencatatkan Rp 5,9 triliun, Denpasar Rp 1,4 triliun, dan Gianyar Rp 1,3 triliun hingga akhir 2024,” ujar Koster.
Ia juga menyebut BBTF sebagai jembatan strategis antara pemerintah, pelaku industri, dan pembeli global, serta peluang memperluas kerja sama antardaerah, termasuk dengan Pemprov DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan kesiapan Jakarta untuk memperkuat konektivitas wisata melalui dukungan anggaran dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Jakarta memiliki silpa APBD sekitar Rp 4,8 triliun yang siap dimanfaatkan untuk penguatan sektor pariwisata bersama Bali. Tiga BUMD, yakni Bank DKI, MRT, dan Transjakarta, akan dilibatkan,” ujarnya.
Rano menyebut bahwa dari 9,5 juta wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali, sebanyak 6 juta di antaranya berasal dari Jakarta. Sinergi ini diharapkan mengoptimalkan potensi wisata kedua provinsi dan meningkatkan kontribusi penerimaan pajak.
Jakarta juga tengah mengembangkan daya tarik baru, termasuk mewajibkan 10 hotel menampilkan budaya Betawi dan membentuk Jakarta Film Commission sebagai bagian dari program “Jakarta Kota Cinema”.
“Dengan 84 juta penonton film nasional pada 2024, sektor perfilman menjadi magnet baru bagi pariwisata Jakarta,” kata Rano.
Selain itu, Jakarta memperluas kebijakan ASN wajib menggunakan transportasi umum setiap Rabu sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong mobilitas berkelanjutan.
Ketua Panitia BBTF 2025, Putu Winastra, mengatakan bahwa BBTF tidak sekadar ruang pamer, tetapi juga mempertemukan para pelaku industri dan membuka peluang kemitraan nyata di lapangan.
“BBTF menjadi ajang strategis bagi seluruh stakeholder untuk memperkuat posisi Indonesia, khususnya Bali, di kancah pariwisata internasional,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board Ida Bagus Partha Adnyana menegaskan komitmen memperkuat peran ASITA sebagai garda depan pariwisata.
“ASITA berperan sebagai dapur industri pariwisata. Di bawah koordinasi Bali Tourism Board, tidak boleh ada asosiasi lain yang menggelar acara serupa. Tujuannya untuk menjaga kualitas layanan dan kolaborasi industri secara nasional,” ujarnya.
