DENPASAR, BERITA DEWATA – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satunya lewat penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK RI.
Selama lima tahun berturut-turut, Bali berhasil menempati peringkat pertama nasional capaian nilai MCP. Meski begitu, Koster mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat puas.
“Capaian MCP harus diraih secara objektif, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Semua harus dilakukan dengan integritas,” tegasnya.
Koster juga menyebut Pemprov Bali terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebagai bukti transparansi keuangan daerah.
“WTP bukan simbol atau hasil ‘perdagangan’. Itu harus diraih karena sistem keuangan kita dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain itu, Koster menyoroti kiprah Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Bali yang kini memiliki 63 penyuluh aktif di seluruh kabupaten/kota. Pada 2024, Pemprov Bali meraih penghargaan dari KPK RI sebagai daerah teraktif dalam pemberdayaan penyuluhan antikorupsi melalui program PAKSI-API.
Sementara itu, Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Sugiarto, mengapresiasi konsistensi Bali menjaga integritas.
“Program antikorupsi tidak cukup hanya full documented, tapi juga full implemented,” ujarnya.
Sugiarto juga mendorong penerapan nilai-nilai lokal seperti awig-awig dan karma phala sebagai model pendidikan moral yang efektif.
“Mari jadikan Bali sebagai pulau berintegritas, ramah lingkungan, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.
