Denpasar – Sebanyak 130 anggota DPRD dari Provinsi Jawa Timur dan Bali berkumpul di Kuta Bali, selama 3 hari mulai tanggal 6-8 Oktober 2017. Jumlah tersebut terdiri dari 103 anggota DPRD kabupaten dan kota se-Jawa Timur, 4 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan sisanya terdiri 2 orang anggota DPRD Bali dan 21 orang anggota DPRD dari 9 kabupaten dan kota di Bali. Selain ratusan anggota DPRD dari dua provinsi tersebut, hadir pula pengurus dan struktur partai dari masing-masing wilayah.
Ketua DPW Partai Nasdem Bali Ida Bagus Oka Gunastawa menjelaskan, ratusan anggota DPRD dari dua wilayah ini hadir dalam rangka mengikuti sejumlah bimbingan teknis (Bimtek) dari beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. “Selama 3 hari berturut-turut ratusan anggota DPRD ini akan memperdalam materi yang berhubungan dengan peningkatan kapasitasnya, baik sebagai pengurus dan kader partai maupun sebagai anggota dewan. Kita berharap seluruhnya anggota DPRD bisa menerima, mencerna lalu sekembalinya dari sini bisa mengimplementasikannya, baik dalam kehidupan berpartai maupun perannya di lembaga legislatif,” ujarnya.
Sementara Sekretaris DPW Nasdem Jatim H. Aminurrohman menjelaskan, para nara sumber yang didatangkan adalah mereka yang sangat berkompeten di bidangnya. Mereka berasal dari Kejaksaan dan Kepolisian. “Rambu-rambunya sudah jelas yakni agar jangan sampai kader Nasdem melakukan tindakan yang melanggar hukum. Narasumber yang berasal dari Kejaksaan dan Kepolisian akan berbicara khusus mengenai apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan,” ujarnya. Sejak awal, secara umum Nasdem adalah partai antikorupsi, anti mahar atau suap dan gratifikasi. Jangan sampai ini terjadi.
Selain itu ada juga semacam rumusan kerja sama antara Jatim dan Bali. “Jadi misi kita ada pembekalan dan peningkatan kapasitas kader partai di kemudian hari,” ujarnya. Antara Bali dan Jatim ini harus dibutuhkan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas wilayahnya. Terutama dalam bidang keamanan karena kedua tetangga ini berpengaruh satu sama lainnya. Materi lain yang disampaikan adalah
Materi yang disampaikan adalah substansi dan policy pemerintahan, sehingga anggota dewan tidak salah mengambil langkah dan bahkan dipakai menjadi alat yang masuk dalam perangkap yang menyesatkan. Materi ini akan diberikan oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Beberapa point penting materi yang disampaikan dari Kemendagri antara lain soal penyusunan APBD tahun 2018 yang akan segera berjalan beberap waktu ke depan. Selain itu akan membahas khusus soa Bansos. Hal ini penting karena Bansos itu berpotensi menimbulkan masalah hukum.
“Jangan sampai kader Partai Nasdem yang saat ini duduk di DPRD diperalat dengan Dana Bansos. Makanya kita ingin mendengar dari Kemendagri, kapan dana itu bisa cair, kapan dilarang cair. Materi yang tidak kalah pentingnya juga adalah soal reses. Karena reses itu menggunakan APBD, makanya apa yang harus dilakukan saat reses, itu sangat penting,” ujarnya. Ini materi strategis untuk tugas-tugas DPRD.
